Bertambahnya Dapur SPPG yang Dinonaktifkan Jadi Sorotan, DPRD Tarakan Minta Pembenahan
TARAKAN - Bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan operasionalnya di Tarakan memicu keprihatinan DPRD. Pasalanya, penutupan dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berdampak langsung pada siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut. Sehingga DPRD Tarakan SPPG segera membenahi dapurnya agar segera kembali menyalurkan MBG kepada siswa-siswi.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino menyayangkan bertambahnya dapur SPPG yang harus menghentikan operasionalnya. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis di tingkat dapur, tetapi menyangkut pemenuhan hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis.
“Bertambah dan ini sangat disayangkan karena ini berdampak pada siswa yang sementara tidak dapat menerima manfaat. Sangat disayangkan seharusnya dapur SPPG memperhatikan betul masalah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ini apalagi ini menyangkut hal mendasar," ujarnya, Rabu (8/4).
Menurut Simon, persoalan IPAL cukup krusial terlebih di wilayah pesisir, pengelolaan limbah menjadi tantangan tersendiri yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Sehingga berharap pihak-pihak terkait dapat segera mencari solusi agar dapur SPPG yang saat ini dihentikan operasionalnya dapat kembali beroperasi.
“Kami berharap masalah ini cepat diselesaikan. Biar anak-anak kita terlayani, dan kewajiban kita kepada negara untuk program ini harus sampai ke anak-anak kita. Tentu kami berharap dapur SPPG juga dapat benar-benar memperhatikan kelayakan apalagi ini program nasional yang menggunakan anggaran besar. Jadi pelaksanaannya harus dilakukan secara maksimal," tuturnya. (zac/jnr)
