Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sadari Dampak Efisiensi dan Pemotongan TKD, DPRD Kaltara Minta Perusahaan Jalankan Program Beasiswa

Z
Penulis: Zakaria RT❯
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah.

TARAKAN – Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan Pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tahun 2026 secara otomatis berdampak pada kuota beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun 2026. Sehingga kondisi ini dikhawatirkan membuat sebagian anak yang membutuhkan berpotensi tidak terakomodir.


Advertisement

Menyadari kondisi ini,  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah meminta agar perusahaan yang beroperasi di Kaltara dapat menjalankan program beasiswa dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengakomodir lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

"Dengan adanya kebijakan efisiensi dan TKD, kemungkinan besar tahun depan kuota KIP kembali berkurang, tahun ini saja sudah terjadi pengurangan kuota. Jadi kami beberapa waktu lalu sudah meminta perusahaan-perusahaan yang aktif agar melaksanakan program beasiswa untuk anak di Kaltara," ujarnya, Rabu (10/12).

"Tahun depan pemerintah dihadapkan oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) begitu juga pemerintahan di pusat. Kalau perusahaan-perusahaan ini bisa membantu sedikitnya 1 perusahaan 10 anak saja, itu sangat luar biasa dampaknya," sambungnya.

Advertisement

Diungkapkannya, saat ini pendanaan  beasiswa pendidikan, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia peran perusahaan swasta sangat dibutuhkan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat. Saat ini, ia memperkirakan terdapat ribuan perusahaan yang beroperasi di Kaltara.

Lanjutnya, jika potensi ini diharmonisasi, dampaknya akan sangat signifikan. ​”Kami tidak bisa mengandalkan kondisi saat ini. Ada banyak hal, termasuk baik pembangunan fisik maupun hal-hal yang seperti ini, memang harus kerja sama. Perkiraan saya jumlah perusahaan yang terdaftar di Kaltara mencapai ribuan, kalau 1 perusahaan mengakomodir 10 saja, ini akan berdampak besar," jelasnya.

​”Bayangkan di perusahaan di Kaltara itu kan ada 5.000-an loh yang terdaftar. Artinya kan kalau ini bisa berbagi kecil-kecil, kan sayang. Ini hanya belum dibuat harmoninya aja. Kalau ini harmonia dibuat, ini kan menjadi bagus, siapa berbagi siapa, di semua perusahaan yang besar,” tegasnya. (zac/jnr)

Advertisement
Editor : Januriansyah RT

Artikel Terkait

Bupati Ibrahim Ali Perketat Belanja OPD Tana Tidung, Perjalanan Dinas 2027 Bakal Dipangkas

Bupati Ibrahim Ali Perketat Belanja OPD Tana Tidung, Perjalanan Dinas 2027 Bakal Dipangkas

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung mulai menyiapkan langkah penghematan besar-besaran untuk menghadapi tekanan keuangan daerah pada 2

TKD Anjlok, Ruang Fiskal Tarakan Makin Terbatas

TKD Anjlok, Ruang Fiskal Tarakan Makin Terbatas

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) mulai memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi tersebut membuat peme

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Cegah Korupsi dalam Berbagai Bentuk, KPK Ingatkan Pemda Jangan Abaikan Teguran

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah tidak selalu berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Sebelum mengambil langka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer