Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Anjlok, Ruang Fiskal Tarakan Makin Terbatas

Z
Penulis: Zakaria RT❯
ILUSTRASI GENERATE AI
ILUSTRASI GENERATE AI

Advertisement

TARAKAN - Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) mulai memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja dan lebih selektif dalam menentukan program yang tetap dijalankan.

Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan, Dr. Catur Hendratmo mengatakan, salah satu tekanan terbesar berasal dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2025, DBH yang diterima daerah masih berada di atas Rp250 miliar. Namun, pada 2026 nilainya turun menjadi sekitar Rp70 miliar. Penurunan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Pemerintah pun harus melakukan efisiensi agar anggaran yang tersedia tetap dapat diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kalau seandainya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat, dana keuangannya, dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman saja,” kata Catur, Senin (5/10).

Advertisement

Menurut dia, penyesuaian belanja dilakukan dengan menunda kegiatan yang bersifat administratif maupun belanja pendukung yang tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Sementara itu, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Terutama sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Dengan kondisi ini, penghematan tidak diarahkan pada layanan dasar. Pemerintah lebih berupaya menekan belanja pendukung pelayanan, termasuk menjaga agar belanja gaji dan tunjangan pegawai tetap dapat dipenuhi,"bebernya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Tarakan juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Target PAD murni pada 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp137 miliar telah dinaikkan menjadi Rp145 miliar melalui APBD Perubahan.

Advertisement

"Hingga akhir September, realisasi PAD tercatat sekitar Rp92 miliar atau mencapai 67,5 persen dari target APBD Perubahan. Optimalisasi pendapatan menjadi penting karena pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat,"urainya. (zac/jnr)

Advertisement

Artikel Terkait

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Penetapan upah minimum setiap tahun menjadi perhatian kalangan pengusaha. Di tengah harapan pekerja terhadap kenaikan upah, pengusaha menila

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Penentuan upah minimum setiap tahun selalu menjadi pembahasan yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja be

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer