Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisioner KPU Idham Holik mengamini hal itu. Meski ada putusan MK, dia meyakini bahwa kesepakatan menggunakan dapil lama tidak ada persoalan.
”Itu tidak bertentangan dengan salah satu prinsip penataan daerah pemilihan, yaitu prinsip berkesinambungan,” ujarnya Kamis (12/1).
Prinsip tersebut menjadi salah satu poin yang diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Idham menambahkan, meski tidak diubah, pendapilan DPR RI dan DPRD provinsi tetap akan diatur dalam peraturan KPU. Sebab, hal itu sudah menjadi wewenang KPU sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022.
”Akan lebih dulu didiskusikan secara terumpun (focus group discussion, Red) dan selanjutnya diuji publik sebagaimana tradisi dalam proses legal drafting di lembaga KPU RI,” tuturnya.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



