Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Tarakan Buka Akses Pencocokan Data, Tolak Serahkan Data Pemilih Utuh

Z
Penulis: Zakaria RT❯
PERTEMUAN: Kegiatan Forum  Konsultasi Publik yang dilakukan KPU Tarakan beberapa waktu lalu. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
PERTEMUAN: Kegiatan Forum  Konsultasi Publik yang dilakukan KPU Tarakan beberapa waktu lalu. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

Advertisement

TARAKAN – Polemik akses data pemilih antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan masih menyisakan perbedaan pandangan. Di satu sisi Bawaslu membutuhkan data untuk kepentingan pengawasan, sementara KPU menegaskan ada batasan hukum yang membuat data tertentu tidak bisa dibagikan kepada pihak lain.

Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto mengatakan, lembaganya tetap mendukung keterbukaan informasi, namun harus tetap berpedoman pada aturan mengenai perlindungan data pribadi. Karena itu, KPU hanya dapat memfasilitasi pencocokan data tanpa menyerahkan salinan data pemilih secara utuh.

"Misalnya Bawaslu punya data, KPU juga punya data. Itu bisa disandingkan. Kalau hanya untuk memastikan bahwa nama yang dimaksud adalah orang yang sama, silakan datang ke kantor KPU untuk dilakukan pencocokan," ujarnya, Selasa (4/8).

Advertisement

“Tetapi KPU tidak boleh memberikan data yang memang dikecualikan, yaitu by name by address," sambungnya.

Menurut Dedi, mekanisme tersebut menjadi solusi agar fungsi pengawasan tetap berjalan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pemilih. Dengan cara itu, kebutuhan verifikasi dapat dipenuhi tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Ia mengakui pembahasan mengenai akses data pemilih kerap belum menemukan titik temu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu sama-sama berpegang pada regulasi yang menjadi dasar kewenangan masing-masing.

Advertisement

"Memang itu yang terkadang tidak selesai pembahasannya. Di satu sisi mereka berbicara berdasarkan regulasi yang menjadi wilayah kerjanya, Kami di KPU juga punya regulasi. Ada yang terkesan bertabrakan, tetapi ada juga yang sebenarnya saling melengkapi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya," katanya.

Dedi mengaku belum mengetahui apakah persoalan serupa juga terjadi di daerah lain atau sudah menjadi isu nasional. Namun, untuk di Kota Tarakan, KPU memilih tetap menjalankan aturan yang berlaku sembari menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Kami sangat mendukung keterbukaan informasi. Tetapi ada juga informasi yang memang tidak bisa kami berikan karena sudah diatur dalam undang-undang. Jadi menyikapinya ya saling memahami saja," ucapnya.

Meski terdapat perbedaan pandangan, Dedi memastikan komunikasi antara KPU dan Bawaslu Tarakan tetap berlangsung baik. Menurutnya, setiap persoalan selalu diselesaikan melalui komunikasi sehingga tidak berkembang menjadi konflik antarlembaga.

Advertisement
Editor : Januriansyah RT

Artikel Terkait

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Menjelang rekapitulasi data pemilih, proses pemutakhiran kembali menjadi perhatian penyelenggara pemilu di Kota Tarakan. Bawaslu Kota Tarak

Data Pemilih By Name By Address Tak Bisa Dibuka Sembarangan, Ini Kata KPU Tarakan

Data Pemilih By Name By Address Tak Bisa Dibuka Sembarangan, Ini Kata KPU Tarakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Namun di sisi lain, lembaga penyeleng

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer