NUNUKAN - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali mendapatkan surat terbuka dari warga dan pelajar di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penyampaian surat terbuka itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat pelajar dan masyarakat berasa di jalan yang kondisinya rusak parah. Diketahui, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dan merupakan satu-satunya jalan penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan dan layanan dasar warga Kecamatan Krayan Timur.
Dalam surat terbuka itu, masyarakat menggambarkan kondisi jalan yang dipenuhi kubangan lumpur dan sangat licin, terutama ketika hujan. Aksi penyampaian surat terbuka dilakukan di ruas jalan Pa’ Kebuan–Long Umung, Kecamatan Krayan Timur. Dan jalan tersebut selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang belum memadai.
Tokoh Masyarakat Krayan Timur, Jumanli Yohanes mengatakan, aksi tersebut lahir dari keprihatinan panjang warga yang berharap adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan. Khususnya di wilayah perbatasan negara.
“Hari ini masyarakat Krayan Timur menyuarakan apa yang ada di depan mata saat ini. Kami berada dalam kondisi infrastruktur jalan utama yang rusak parah, ini adalah tantangan masyarakat setiap saat dan setiap hari,” ucap Jumanli.
Dijelaskan, kondisi jalan yang berlumpur dan licin tidak hanya menghambat roda perekonomian. Tetapi juga menyulitkan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan serta akses menuju fasilitas pendidikan.
“Sesungguhnya kami bangga dengan program Nasional Asta Cita. Namun tantangan kami di Krayan Timur, satu-satunya akses jalan utama adalah tanah liat, penuh kubangan lumpur, licin dan berbahaya. Sampai kapan kondisi ini akan berakhir,” tanyanya.
Ia menegaskan, masyarakat Krayan Timur yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang taat hukum dan setia kepada Pancasila. “Karena itu kami membutuhkan komitmen, keadilan, dan perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara, Anggota DPRD Nunukan dari Dapil 4 Ryan Antoni menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Sebagai wakil rakyat ia memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Krayan Timur.
Meskipun, kewenangan DPRD kabupaten terbatas, pihaknya tetap berupaya melakukan berbagai langkah. “Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan dan kecemburuan sosial karena melihat kesenjangan pembangunan yang masih sangat nyata. Kami terus melakukan upaya, termasuk lobi ke Kementerian, tahun lalu kami menyambangi beberapa kementerian, termasuk Kementerian PUPR di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Krayan,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Selasa (3/2).
Ia menceritakan beratnya kondisi jalan di wilayah tersebut, struktur tanah berupa lempung pasiran membuat jalan sangat sulit dilalui saat hujan. “Kalau hujan, rasanya seperti off-road, dan yang paling memprihatinkan adalah anak-anak sekolah, mereka sering membawa pakaian ganti, terlambat sampai sekolah, dan waktunya banyak terbuang karena kondisi jalan,” pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT