Pemberangkatan Puluhan CPMI Unprosedural ke Malayasia Berhasil Digagalkan
NUNUKAN - Sebanyak 30 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) digagalkan berangkat menuju Malaysia secara nonprosedural. Penggagalan ini dilakukan personel gabungan dari Ditreskrimum Polda Kaltara bersama Satreskrim Polres Nunukan.
Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol Andi Muh Ichsan mengatakan, 30 CPMI yang diserahkan ke BP3MI Kaltara terdiri dari laki-laki sebanyak 9 orang, perempuan sebanyak 14 orang kemudian anak laki-laki sebanyak 7 orang.
"Berdasarkan data, 30 orang ini berasal dari dua provinsi. Pertama, dari Provinsi NTT sebanyak 18 orang, kedua Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 12 orang," ucap Kombes Pol Andi Muh Ichsan, Selasa (27/10).
Kemudian, berdasarkan hasil penindakan Ditreskrimum Polda Kaltara satu orang inisial R diamankan. Kemudian, satu diduga pelaku inisial D diamankan Satreskrim Polres Nunukan. Dan penanganan terhadap CPMI ini, pihaknya akan memfasilitasi pemberangkatan CPMI secara resmi. Sebab, untuk penempatan CPMI secara resmi dapat dilakukan BP3MI Kaltara melalui sejumlah mekanisme.
"Tentunya melalui prosedur dan mekanisme penempatan melalui skema G toG dan skema lainnya," singkatnya.
Berdasarkan, keterangan para korban, untuk sampai ke Malaysia biaya yang dikenakan para calo ke korban sebesar Rp 5 juta rupiah perorangan. Dan calo menjanjikan ke korban untuk dokumen pembuatan paspor akan difasilitasi.
Dengan janji tersebut membuat korban terpedaya dan rela mengeluarkan biaya yang besar. Padahal jika melalui BP3MI para CPMI tidak perlu mengeluarkan biaya.
"Kemarin korban diminta sampai Rp 5 juta untuk pembuatan dokumen dan paspor. Ini sangat disayangkan, karena melalui BP3MI untuk menjadi PMI biaya pembuatan paspor itu zero atau nol biaya," bebernya.
Ia menambahkan, karena kurangnya pemahaman CPMI akhirnya terjerumus. Baginya, pemerintah menyiapkan program untuk memudahkan CPMI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain melalui kementerian, ada juga Quick Wins Kapolri tentang Polisi Peduli Pengangguran.
"Program Bapak Kapolri kemudian program Kementerian terkait dengan peduli para pengangguran yang bekerja. Kita juga memberikan informasi-informasi ini secara masif sampai ke bawah. Sehingga bisa menutup peluang-peluang untuk bisa bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi," tutupnya. (akz/jnr)
