JAKARTA - Aksi demo ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Selasa (20/5) mendorong pemerintah untuk bergerak cepat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang memfasilitasi dialog antara perwakilan pengemudi ojol dengan pemerintah mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif dan komprehensif.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (21/5), Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Asep Jenal Ahmadi menyampaikan bahwa pemerintah sudah mendengar seluruh aspirasi para pengemudi ojol sebagai mitra aplikator penyedia jasa ojol.
Hal itu dipastikan setelah mereka berdialog langsung di kantor Kemenko Polkam.
”Hasil kesepakatan dari rapat koordinasi kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh wamenko polkam, dimana salah satunya adalah kita mendorong penyelesaian secara komprehensif permasalahan dari ojek online,” terang Asep.
Dalam pertemuan tersebut, Asep menyatakan bahwa hadir Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dan pejabat lain seperti kapolda metro jaya, pangdam jaya, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
”Semua aspirasinya telah dicatat oleh dirjen perhubungan darat yang tentunya akan dibahas secara teknis oleh Kementerian Perhubungan. Tadi yang hadir kurang lebih ada 23 orang, termasuk dari daerah-daerah,” jelas dia.
Perwira tinggi bintang 2 Polri itu menyatakan bahwa, dalam urusan ini Kemenko Polkam berperan mengkoordinasi dan mendorong agar permasalahan yang muncul segera diselesaikan.
Dia mengapresiasi aksi demo para pengemudi ojol yang berlangsung aman dan kondusif. Termasuk penyampaian aspirasi yang sudah dilakukan secara langsung.
”Bisa kami tindaklanjuti dan kami mendorong, kami monitor langkah-langkah yang bisa menjadi solusi dan penyelesaian yang konstruktif,” tegas Asep.
Dalam aksi yang dilakukan para pengemudi ojol, sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan. Pertama pemberian sanksi tegas oleh presiden dan menhub kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator guna membahas persoalan sistem dan regulasi transportasi daring.
Ketiga penetapan batas potongan maksimal sebesar 10 persen dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang kerap dilanggar hingga mendekati 50 persen.
Keempat, revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan skema-skema tarif seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi ojol.
Kelima penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan semua pihak termasuk asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (jpg/lim)
Editor : Azwar Halim