
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tegas menolak usulan skema power wheeling agar negara tetap memegang kendali penuh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.
"Ini kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," jelas Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
Hashim juga menegaskan bahwa selama Presiden Prabowo Subianto menjabat, skema power wheeling akan tetap ditolak untuk menjaga dan mengendalikan ketahanan energi nasional.
"Jadi, di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," tambah Hashim.
Seperti diketahui, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen sehingga berpotensi negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Meski demikian, Hashim tetap optimistis bahwa sektor ketenagalistrikan Indonesia dapat terus menarik minat investor global.
"Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable," pungkasnya. (jpg/har)



