Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Marak Demo, Pakar Singgung Ekonomi dan Pemerintah

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

NOVIA HERAWATI/JAWA POS AKSI: Aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, yang berujung ricuh.
NOVIA HERAWATI/JAWA POS AKSI: Aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, yang berujung ricuh.

JAKARTA - Unjuk rasa Indonesia Gelap dalam beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah wilayah. Banyak mahasiswa turun ke jalan menyuaran kritik dan berbagai permintaan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


Advertisement

Pakar Hukum Henry Indraguna menilai, ada banyak alasan di balik peristiwa ini. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi. Selain itu, gaya komunikasi yang kurang bisa diterima oleh rakyat.

"Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu aja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Minggu (23/2).

Henry juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dianggap sebagai bentuk tidak keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

Advertisement

Unjuk rasa, kata Henry, juga didasari oleh penilaian rakyat  atas penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan sosial. Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan layak.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," jelasnya.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," imbuh Henry.

Advertisement

Atas dari itu, dia menawarkan beberapa solusi agar unjuk rasa tidak menerus terjadi. Pertama semua penyelenggara negara harus melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik maksimal.

Kedua adalah fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang terhimpit kondisi ekonomi.

Terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga.

Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat. (jpg/lim)

Advertisement

Artikel Terkait

Pengembangan UMKM di Kaltara Miliki Potensi Besar, Tapi Ini Hal yang Jadi Kendala

Pengembangan UMKM di Kaltara Miliki Potensi Besar, Tapi Ini Hal yang Jadi Kendala

Besarnya potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan pel

Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Bisa Lebih Tinggi, Akademisi Nilai Ini Hal Jadi Kendala

Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Bisa Lebih Tinggi, Akademisi Nilai Ini Hal Jadi Kendala

Memasuki usia ke-14 tahun, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ALKI II Dinilai Bisa Buka Jalan Kaltara Jadi Pusat Perdagangan, Begini Penjelasan Akademisi

ALKI II Dinilai Bisa Buka Jalan Kaltara Jadi Pusat Perdagangan, Begini Penjelasan Akademisi

Kalimantan Utara (Kaltara) didorong memperkuat industri pengolahan agar tidak terus bergantung pada penjualan bahan baku ke luar daerah. Den

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer