DPRD Kubar Bakal Panggil Pihak Terkait, Diduga Ada Bekingan Bikin BBM Subsidi Eceran Menjamur

PERSOALAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, jenis Pertalite yang melambung tinggi di tangan pengecer menembus angka Rp 15 ribu per liter di wilayah Kutai Barat (Kubar). Harga selangit sudah berlangsung lama, walaupun tak langka.
Ketua DPRD Kubar Ridwai mengatakan, persoalan harga BBM bersubsidi ini seakan menjadi 'penyakit kronis' menahun, sehingga perlu ditangani secara serius dengan solusi yang tepat.
“Harga BBM di Kutai Barat ini kan sangat-sangat melambung tinggi. Harga Pertalite Rp 15 ribu, sementara kita tahu bahwa Pertalite itu kan minyak bersubsidi," ungkapnya, Minggu (2/2).
Padahal berdasarkan keterangan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum( SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (AMPS) di Kubar, BBM selalu habis terjual setiap hari.
"Namun kebanyakan yang membeli adalah masyarakat tertentu dengan kepentingan bisnis. Nah mereka itu lah yang menghabiskan," ucapnya.
Pernyataan ini cukup beralasan sebab dari pantauan Kaltim Post terlihat pengecer-pengecer itu penuh minyaknya, tapi di APMS atau SPBU kosong. Ini berarti ada persoalan.
Mirisnya lagi setelah BBM itu keluar dari SPBU atau APMS, harga sudah tidak bisa dikontrol. Bahkan Pertamina tidak ada kewenangan untuk mengawasi penjualan di eceran, sehingga menyebabkan harga BBM yang melambung tinggi, berlarut-larut dirasakan masyarakat Kubar.
Berdasarkan info pengetap BBM eceran di Kubar, diduga ada bekingan untuk memperlancar kegiatan mereka bolak-balik antre di SPBU dan APMS.
Dengan begitu, otomatis membuat lemahnya sistem penindakan dalam upaya penertiban dan tentunya berpengaruh terhadap harga jual eceran.
Menurut pengakuan pengecer ini dapat minyak, mereka harus setor ke yang bersangkutan. Nah yang bersangkutan itu seperti apa? Itu rata-rata menurut pengecer.
Disinyalir ada oknum yang membekingi sehingga mereka berani bolak balik antre. Sehingga pihak SPBU dan APMS pun tidak bisa berbuat.
Oleh karena itu DPRD Kubar dalam waktu dekat akan mengundang pihak aparat penegak hukum. Mulai dari Polres, Kodim 0912 termasuk Satpol PP, untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan BBM di Kutai Barat. (kpg/jnr)



