
TIGA Komisioner Bawaslu Kaltim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Mereka, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto, serta Daini Rahmat dan Galeh Akbar Tanjung.
Ketiganya dituding tak berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim.
Dikonfirmasi terkait laporan itu, Hari Darmanto mengaku tak kaget dan paham betul hal ini merupakan risiko jabatan mereka selaku pengawas pemilu.
Informasi laporan itu sudah diregistrasi DKPP sudah diketahuinya. Namun, apa yang disoal dalam aduan itu dia belum tahu.
“Baru informasi laporan itu teregistrasi. Soal dalil atau pokok perkara belum tahu,” katanya lewat aplikasi perpesanan, WhatsApp, Rabu (29/1).
Yang pasti, lanjut dia, Bawaslu sudah menjalankan tugas dan fungsi pengawas sesuai rel aturan main kepemiluan. “Masih menunggu informasi lebih lanjut terkait laporan itu,” singkatnya.
Diketahui, dua pengacara menjadi pelapor tiga komisioner tersebut ke DKPP RI, Zainal Muttaqin dan Taufik.
Keduanya tergabung dalam tim hukum yang dikomandoi Jaidun. Saat dikonfirmasi, Jaidun menerangkan laporan itu merupakan buntut tidak profesionalnya Bawaslu Kaltim dalam menjalankan tugasnya. Terutama penindakan praktik politik uang di Pilgub Kaltim.
Banyak bukti beredar di media massa hingga viral, bahkan pihaknya juga sempat melaporkan hal tersebut. Tapi tak satu pun yang berakhir dengan tindakan tegas.
Di laman resmi DKPP RI, laporan itu tergistrasi dengan nomor 667/03-2/SET-02/XII/2024 dan telah dinyatakan memenuhi syarat selepas verifikasi administrasi pada 10 Januari 2025. Belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan aduan itu akan disidangkan. (kpg/jnr)



