TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan bahwa keamanan wilayah perbatasan tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, seperti kepolisian. Tapi diperlukan sinergi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menghadapi beragam ancaman, mulai dari peredaran narkotika jaringan internasional hingga kejahatan siber.
Posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan strategis demi menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah.
Hal ini disampaikan Wagub, Ingkong saat menyambut kedatangan Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara yang baru.
Sejumlah tantangan di Kaltara disampaikan Wagub Ingkong dalam pertemuan itu, salah satunya soal keamanan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pengamanan perbatasan, hingga peredaran narkotika jaringan internasional.
"Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki posisi strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah," ujar Wagub Ingkong.
Untuk itu, koordinasi dan komunikasi antara Polda Kaltara dan pemerintah daerah diharapkan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai persoalan di provinsi ke-34 Indonesia ini.
"Kolaborasi yang solid adalah pilar utama pelindung stabilitas dan penegakan hukum di Kaltara," kata Wagub Ingkong.
Tak hanya fokus pada penanganan gangguan keamanan, tapi sinergi ini juga dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta kelancaran pembangunan daerah.
Kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, Wagub Ingkong berharap kehadirannya sebagai Kapolda Kaltara baru dapat melanjutkan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
"Terutama dalam menghadapi ancaman narkotika, menjaga keamanan kawasan perbatasan, serta menangani perkembangan kejahatan siber," tuturnya.
