Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bulungan, Iwan Sugiyanta, menegaskan, angka tersebut tidak serta-merta diterima sebagai kondisi riil di lapangan.
“Angka ini berdasar dapodik. Validitasnya perlu kami kaji. Tahun ini kami bekerja sama dengan UGM, statistik, sekolah dan kecamatan untuk mengidentifikasi kebenaran data tersebut sekaligus mencari simpul permasalahannya,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Rabu (4/3).
Pemkab Bulungan menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk pendampingan akademik dalam verifikasi dan analisis data. Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan menghasilkan kajian yang objektif dan komprehensif. “Pendekatannya harus berbasis data dan metodologi yang jelas, supaya kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran,” tegas Iwan.
Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab tingginya angka ATS, antara lain pola asuh keluarga, kondisi ekonomi, dan pekerjaan orang tua yang mengharuskan berpindah-pindah lokasi.
“Ada orang tua yang bekerja sebagai peladang dengan lokasi ladang berpindah-pindah, bahkan lintas desa. Karena tidak ada yang menemani di rumah, anak dibawa. Bukan untuk dipekerjakan, tetapi akhirnya tidak sekolah dan itu berlangsung lama,” jelasnya.
Selain itu, motivasi anak juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penuntasan wajib belajar. “Ada juga soal kemauan anak yang kadang malas sekolah. Ini juga menjadi bagian dari angka tersebut,” ungkapnya.
Kendala akses pendidikan di wilayah terpencil turut menjadi perhatian, meskipun pembangunan sarana dan prasarana telah dilakukan bertahap. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan, baik untuk penanganan anak tidak sekolah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bulungan. “Kami ingin memastikan, apakah 2.800 itu benar-benar ATS atau ada persoalan administrasi dan pendataan. Dari situ baru bisa dirumuskan intervensi yang tepat,” pungkas Iwan. (jai/lim)
Editor : Azward Halim