Validitas Data Jadi Fokus, Pemkab Nunukan Benahi Sistem Statistik Daerah
NUNUKAN - Komitmen meningkatkan kualitas pembangunan berbasis data terus diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Melalui pembenahan tata kelola statistik sektoral, pemerintah daerah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Joko Santosa mengatakan, peran pengelola data di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat menentukan kualitas pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Sebab, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan.
Baginya, kesalahan dalam pengumpulan maupun pengolahan data dapat berdampak langsung terhadap arah kebijakan pemerintah. “Setiap data yang dihasilkan OPD akan menjadi rujukan dalam menyusun program pembangunan. Akurasi dan ketepatan data menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Joko Santosa belum lama ini.
Dijelaskan, pemerintah saat ini dituntut bekerja berdasarkan data yang terukur, bukan sekadar asumsi. Dan prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan nasional melalui implementasi Satu Data Indonesia yang mengedepankan keterpaduan dan kualitas data.
Dengan begitu, keberadaan data yang berkualitas tidak hanya membantu pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap daerah.
“Jia data tersedia dengan baik, maka proses perencanaan menjadi lebih terarah. Program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat, sementara potensi daerah juga lebih mudah dipromosikan kepada investor,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Nunukan, Arief Budiman menambahkan, penguatan kapasitas pengelola data terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat ini terdapat 111 personel yang tergabung dalam tim pengelola data statistik sektoral di lingkungan Pemkab Nunukan.
Dan keberhasilan pembangunan sistem data daerah tidak hanya bergantung pada satu instansi. Tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. “Sinergi antar OPD menjadi kunci. Data yang dihasilkan harus memiliki standar yang sama sehingga dapat digunakan bersama dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga evaluasi program pemerintah,” tegasnya.
Senada yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap jenis dan klasifikasi statistik dalam mendukung pengelolaan data yang lebih baik. Sebab, statistik sektoral memiliki peran strategis karena berasal dari instansi pemerintah yang menangani berbagai urusan pelayanan publik.
"Data tersebut nantinya menjadi bagian dari sistem data nasional yang mendukung penyusunan kebijakan di tingkat daerah maupun pusat. Karena itu, kualitas dan konsistensinya harus terus dijaga,” pungkasnya. (akz/jnr)
