TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimanan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH., M.Hum memberikan dukungan penuh terhadap pencanangan zona integritas Pengadilan Tinggi (PT) Kaltara.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno Laporan Tahunan 2025 dan Pencanangan Zona Integritas 2026 PT Kaltara di Serbaguna Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor pada Selasa (20/1).
Di kesempatan itu, Gubernur Zainal memberikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Ketua PT Kaltara beserta jajaran yang secara terus menerus menghadirkan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini.
"Rapat pleno laporan tahunan merupakan momentum yang sangat penting sebagai sarana evaluasi kinerja, pertanggungjawaban institusional, serta wujud transparansi lembaga peradilan kepada publik," ujar Gubernur Zainal saat dikonfirmasi usai kegiatan itu.
Gubernur Zainal menyebutkan, laporan tahunan ini tidak hanya mencermin capaian kinerja selama satu tahun, tapi juga menjadi bahan refleksi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus pijakan untuk melakukan perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan di masa depan.
Menurutnya, ini ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, akuntabel dan berintegritas.
Sementara itu, PT Kaltara juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Kaltara sebagai wilayah perbatasan dan memiliki karakteristik geografis tersendiri.
"Keberadaan lembaga peradilan yang kuat, profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum, keadilan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap negara," tegasnya.
Zona integritas merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa dan melayani, menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Untuk itu, Gubernur Zainal mendorong seluruh jajaran untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan responsif.
Diharapkan melalui laporan tahunan yang disampaikan dapat menjadi pijakan yang kuat dalam peningkatan kinerja pada tahun mendatang, termasuk dengan zona integritas.
"Semoga pencanangan zona integritas 2026 menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kalimantan Utara," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim