Provinsi paling bungsu di Indoenesia akhirnya memiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Eko Marsono dipercayakan menjadi Kepala BPS Kaltara. Soal pengalaman tidak perlu diragukan. Sebelum menjadi Kepala BPS Kaltara, ia telah menjadi Kepala BPS Provinsi Gorontalo sejak 2014 silam. Sepertia apa sososknya, berikuti liputanya.
ASRULLAH, Tanjung Selor
MENDAPAT amanah bertugas di Provinsi Kaltara sebagai Kepala BPS Kaltara bukan hal yang baru bagi Eko Marsono. Sebab, tugas pertama pasca menyelesaikan studinya yakni di Kota Samarinda, Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim). Selama 2,5 tahun menjadi staf di BPS Samarinda, menyambangi Kabupaten Bulungan sudah dilakukan.
Kala itu, Bulungan jauh berbeda dengan saat ini. Untuk sampai di Bulungan ia menggunakan pesawat jenis Cazza. “Ke Kaltara, seperti pulang kampung. Tidak asing, selama 2,5 tahun sejak lulus kuliah tugas pertama di Kalimantan. Dan dari Samarinda pernaH ke Bulungan pada 1989, kondisi masih sepi,” ucap Eko kepada Radar Kaltara.
Pria yang pernaH menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Statistik Ekspor Pusat dan Kepala Subdirektorat Laporan Statistik Pusat ini menyampaikan, kondisi kantor untuk bertugas masih disewa. Dengan jumlah personel yang masih minim tak membuat semangatnya berkurang sedikitpun. Sebab, tujuan utama keberadaan BPS Kaltara tentunya memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan masyarakat.
Dijelaskan, idealnya personel yang dibutuhkan BPS tingkat provinsi sekira 60 hingg 70 orang. Berdasarakan struktur memiliki satu kepala dan enam Kepala Bidang (kabid) dengan pangkat eselon III. Kemudian di bawah kabid memiliki tiga kepala seksi (kasi) dan setiap kasi memiliki staf.
“Kita mulai berangkat dari tidak ada orang. Tidak bisa ambil dari luar provinsi sehingga merekrut sebagian petugas dari tiap kabupaten. Jadi masih jauh dari ideal. Walaupun kurang, kita punya tekad menyukseskan. Dan utamanya keberadaan kami ingin ada manfaatnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberadaan BPS untuk wilayah Kaltara sudah ada. Hanya saja terbatas tingkat kabupaten. Sehingga, data harus dikelola di Kaltim. Dengan adanya BPS Kaltara, tentunya koordinasi yang sebelumnya harus ke Kaltim tidak lagi dilakukan. Tentunya, BPS Kaltara terus melengkapi dan memperpendek jarak antar BPS yang ada di Kaltara. “Kabupaten sudah ada. Dari sisi BPS tinggal menyempurnakan bukan membuat baru,” tambahnya.
Untuk itu ke depannya, janji BPS Kaltara kepada publik segera dilaksanakan. Rencana publikasi selama 2019 ada 27 publikasi yang dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, janji BPS Kaltara berusaha memenuhi kebutuhan pemerintah. Sehingga mampu berkembang dengan dinamis. Apalagi kondisi pemerintahan lagi giat-giatnya membanguan daerah. Tentunya butuh data dan kita ingin menjadi bagian dari itu.
Sebab, informasi dari BPS diharapkan dapat sampai ke masyarakat melalui media. Utamanya data inflasi, ekspor impor, pertanian, angkutan transportasi. Kemudian, release juga dilakukan tiga bulan sekali untuk data pertumbuhan ekonomi, indeks produksi hasil pengelolaan. Dan setiap enam bulan dan sekali setahun menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara.
“Pada prinsipnya kami berupaya memenuhi kebutuhan pemerintah. Tidak sekadar mendirikan kantor dan menyelenggarakan kantor, tetapi kita ada manfaatnya terutama untuk pemerintah,” harapnya. (***/eza)
Editor : Azwar Halim