Website Pemerintah Sering Error, DPRD Tarakan Soroti Lemahnya Pengelolaan Digital
TARAKAN – Gangguan berulang pada website layanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mendapat sorotan dari DPRD Tarakan. Panitia Khusus (Pansus) LKPj menilai lemahnya pengelolaan infrastruktur digital berpotensi mengganggu pelayanan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Barokah mengatakan, selain aspek aksesibilitas, pemerintah daerah juga harus serius dalam menjaga stabilitas sistem digital, termasuk pengelolaan domain dan keamanan server.
“Website layanan publik itu harus stabil dan terjaga. Jangan sampai sering error atau tidak bisa diakses, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Harapan kami website-website ini aktif kembali secepatnya,” ujarnya, Minggu (26/4).
“Jadi mahasiswa atau masyarakat tidak perlu lagi mondar-mandir ke kantor hanya untuk mencari berkas fisik atau draf aturan, semua bisa diakses secara digital dengan mudah,” katanya.
Menurutnya, gangguan teknis yang terus berulang menjadi indikasi perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem digital pemerintah daerah. Ia menilai, di era digital saat ini, keandalan layanan berbasis online bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama.
Lebih lanjut, Pansus memastikan persoalan keterbukaan informasi publik ini akan menjadi bagian penting dalam rekomendasi LKPj tahun anggaran 2025. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja layanan digital secara menyeluruh.
Barokah menekankan, peningkatan kualitas layanan digital merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transparansi itu dimulai dari kemudahan akses data bagi rakyat. Kalau website saja tidak aktif atau sulit diakses, bagaimana masyarakat bisa tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah, ini yang harus kita benahi bersama,” pungkasnya. (zac/jnr)
