TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan tetap memfokuskan pembangunan pada lima prioritas utama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan serta penanggulangan kemiskinan.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pelaksanaan pembangunan daerah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan. Tantangan tersebut juga harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kaltara.
“Masih ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, keterkaitan sektor industri dengan usaha tradisional masih perlu diperkuat, begitu juga daya saing komoditas daerah yang harus terus ditingkatkan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Sabtu (31/10).
Menurutnya, persoalan lainnya meliputi rendahnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kebutuhan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Karena itu, lima prioritas pembangunan tetap menjadi arah kebijakan pemerintah daerah. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi dalam arti luas, percepatan pembangunan infrastruktur, tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis hingga penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Namun, pelaksanaan seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam mengalokasikan belanja pembangunan. Syarwani menegaskan, keterbatasan fiskal menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan anggaran. Pemda Bulungan tetap harus memastikan program prioritas berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Hal ini berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran yang relatif lebih besar dibandingkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya. (jai)
