TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan memprioritaskan 10 Proyek Strategis Daerah (PSD) untuk mendorong pemerataan pembangunan, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan layanan kesehatan, penataan kawasan perkotaan hingga ketahanan pangan. Alokasi anggaran puluhan miliar rupiah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Bupati Bulungan, Syarwani menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya terpusat di Tanjung Selor, tetapi juga harus menjangkau wilayah terluar dan kepulauan agar manfaatnya dirasakan secara lebih merata.
“Pengalokasian anggaran harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bulungan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (28/10).
Dengan luas wilayah sekitar 13 ribu kilometer persegi yang mencakup 10 kecamatan dan 74 desa/kelurahan, pemerataan infrastruktur menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Salah satu perhatian diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar di Kecamatan Bunyu, termasuk pengaspalan jalan dan percepatan pembangunan sarana pelayanan publik.
“Upaya itu diharapkan meningkatkan konektivitas sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan dasar,” ungkapnya.
Syarwani juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan belanja daerah agar anggaran pembangunan tidak tergerus belanja pegawai. Pengendalian belanja rutin diperlukan untuk mempertahankan ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Anggaran daerah harus dikelola secara cermat agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian,” katanya.
Di sisi lain, Pemda Bulungan menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengutamakan hasil dan manfaat dari setiap program. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan yang tidak efektif atau tumpang tindih dapat dievaluasi dan disesuaikan. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan belanja.
“Efisiensi anggaran juga didukung pemanfaatan teknologi digital, antar lain melalui sistem e-budgeting, SIPKD, dan pengadaan elektronik menggunakan e-katalog LKPP,” ungkapnya.
Penggunaan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi perencanaan dan pengadaan, menjaga kewajaran harga, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan uang daerah. “Transparansi dan efisiensi menjadi bagian penting agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal dengan melibatkan Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta fungsi pengawasan DPRD. “Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur capaian program, memeriksa kesesuaian belanja dengan target, dan memastikan tidak terjadi pemborosan maupun tumpang tindih kegiatan,” bebernya.
Melalui pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, Pemkab Bulungan menargetkan kesenjangan akses pelayanan publik ant wilayah dapat terus ditekan. “Pemerataan pembangunan diharapkan tidak hanya terlihat dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat di seluruh pelosok memperoleh layanan kesehatan, akses jalan, dan fasilitas publik yang layak,” pungkasnya. (jai)
