TANJUNG SELOR – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Bulungan masih mencapai 2.094 anak. Jumlah tersebut mencakup anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, hingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Bulungan, Setim Jalung mengatakan, jumlah anak tidak sekolah itu mengalami penurunan dibandingkan data awal yang mencapai 2.999 anak. Penurunan tersebut merupakan hasil pendataan dan penanganan bersama yang melibatkan pemerintah desa, sekolah serta organisasi perangkat daerah (OPD). “Awalnya data anak tidak sekolah sekitar 2.999 anak. Setelah dilakukan pendataan dan penanganan bersama, sekarang berkurang menjadi 2.094 anak,” kata Setim kepada Radar Kaltara, Senin (2/11).
Setim menjelaskan, masih tingginya angka ATS dipengaruhi sejumlah faktor. Di antarnya anak memilih bekerja untuk membantu orang tua serta persoalan pernikahan dini. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.
“Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, termasuk bekerja membantu orang tua dan pernikahan dini,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Disdikbud Bulungan mendorong anak kembali memperoleh akses pendidikan melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Menurut Setim, penanganan tidak cukup hanya dengan mendata jumlah anak, tetapi juga harus mengetahui kondisi dan penyebab mereka tidak bersekolah.
“Kami berupaya mencari solusi agar anak-anak yang tidak sekolah bisa kembali mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Sebagai langkah memperkuat pendataan, Disdikbud Bulungan telah menggelar pelatihan bagi operator desa dan sekolah. Upaya tersebut dilakukan agar proses identifikasi anak tidak sekolah dapat berjalan lebih akurat dan menyeluruh.
“Operator desa dan sekolah kami libatkan karena mereka memiliki peran penting dalam menemukan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” jelasnya.
Setim mengakui, proses pendataan masih menjadi salah satu kendala utama. Anak yang sebelumnya terdaftar dalam sistem pendidikan relatif lebih mudah ditelusuri ketika mengalami putus sekolah. Sebaliknya, anak yang belum pernah bersekolah maupun berpindah-pindah tempat tinggal membutuhkan penelusuran lebih lanjut. “Yang sulit itu mendata anak yang tidak pernah sekolah dan mereka yang berpindah-pindah tempat tinggal. Karena itu, kami terus melakukan pendataan agar mereka bisa ditemukan dan mendapatkan akses pendidikan,” tuturnya.
Untuk memperkuat validitas data, Disdikbud Bulungan juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data kependudukan dan informasi anak yang telah tercatat dalam sistem pendidikan menjadi acuan untuk mengidentifikasi sasaran penanganan.
