APBD 2026 Turun, Pemprov Kaltara Tetap Komitmen Dukung Program Prioritas Pusat

Berdasarkan data yang disampaikan dalam persetujuan bersama itu, nilai APBD Kaltara tahun 2026 disetujui sekitar Rp 2,24 triliun. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Kaltara tahun 2025 yang diketahui sebesar Rp 3,1 triliun.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto membenarkan bahwa di tahun 2026 nanti APBD Kaltara akan mengalami penurunan. Kendati demikian, sejumlah program prioritas tetap akan menjadi atensi.

“Temanya tetap kita sesuaikan, tetap mendukung semua program prioritas dari pusat, salah satunya yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujar Denny saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Hanya saja, lanjut Denny, semua itu dilakukan dengan tetap menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan APBD tahun 2026. Sebagai bentuk penyesuaian, tentu ada beberapa hal yang masih bisa ditahan dulu pelaksanaannya di awal tahun ini.

“Misalnya seperti perjalanan dinas, itu bisa. Jadi kalau kami berhitung itu, gaji harus kami pastikan dulu (sudah klir). Kemudian tunjangan, termasuk operasional,” sebutnya.

Kemudian, ada juga beberapa belanja di perangkat daerah yang sifatnya mendukung program nasional, visi dan misi serta janji politik kepala daerah. Namun, nilainya tidak sebesar seperti yang tahun sebelumnya.

Seperti untuk infrastruktur, dengan kondisi keuangan yang ada, itu tidak bisa sampai 40 persen. Tapi yang sifatnya mandatory spending (belanja atau urusan wajib) seperti pendidikan dan kesehatan, itu akan tetap dipenuhi, karena itu syarat wajib dalam penyusunan APBD.

Disinggung soal isu perbatasan, Denny menyebutkan bahwa semuanya tetap akan disikapi. Hanya saja, dengan kondisi keuangan yang ada, tentu tidak semuanya bisa ditindaklanjuti secara maksimal.

“Artinya, semua tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (iwk/har)