
TANJUNG SELOR - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltara untuk membahas kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Kaltara, H Hamka mengaku belum mengetahui secara pasti terkait program yang harus diefisiensi. Karena itu, DPRD Kaltara akan menggelar rapat bersama dengan TAPD.
“Sekarang ini kita belum tahu apakah pembangunan infrastruktur harus diefisiensi apa tidak,” kata Hamka kepada Radar Kaltara, Selasa (4/2).
Karena itu, DPRD Kaltara perlu mendengarkan keterangan dari TAPD Kaltara terkait hal tersebut.
“Program pembangunan tahun anggaran 2025 sudah disusun oleh Pemda,” ungkapnya.
Dengan adanya kebijakan ini tentu akan menjadi masalah di daerah. Khususnya terkait pembangunan di daerah.
“Contoh, pekerjakan lanjutan pengaspalan Jalan Salimbatu. Ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, hal ini harus dipikirkan juga. Jangan sampai dangan adanya kebijakan ini dapat menghambat proses pembangunan jalan tersebut,” pungkasnya. (jai/har)


