Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paslon Diberi Waktu 3 Kali 24 Jam Ajukan Sengketa ke MK

I
Penulis: Iwan RT❯
IWAN K/RADAR TARAKAN Foto: Chairullizza – Anggota KPU Kaltara
IWAN K/RADAR TARAKAN Foto: Chairullizza – Anggota KPU Kaltara

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2024 pada Senin (9/12/2024).


Advertisement

Anggota KPU Kaltara, Chairullizza mengatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasca penetapan hasil perolehan suara ini, maka proses selanjutnya KPU akan menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini sudah kita tetapkan (hasil Pilgub Kaltara). Dalam ketentuan itu, paslon diberi waktu 3 kali 24 jam kalau merasa ada yang keberatan, boleh mengajukan sengketa hasil ke MK,” ujar Chairullizza kepada Radar Tarakan usai penetapan tersebut.

Selanjutnya, jika ada sengketa yang masuk, maka MK akan mencatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terhadap daerah-daerah yang mana yang ada pengajuan sengketa hasilnya.

Advertisement

“Setelah itu nanti baru dikeluarkan surat. Bagi daerah yang tidak ada sengketa, boleh melakukan proses pleno penetapan calon terpilih. Sedangkan yang ada ajuan sengketanya, tentunya itu nanti akan menunggu hasil dari MK,” jelasnya.

Akan tetapi, berbicara soal apakah Pilkada Kaltara atau Pilkada kabupaten/kota di Kaltara nanti akan ada ajuan sengketa di MK, itu nanti akan terlihat dari rilis MK. Pastinya, sampai sekarang untuk di Kaltara belum ada yang dirilis oleh MK.

“Sampai hari ini Kaltara masih nihil, tapi kalau bicara potensi, semuanya berpotensi,” tuturnya.

Advertisement

Pada prinsipnya, jika ada sengketa, pihaknya selaku penyelenggara teknis pesta demokrasi di Kaltara siap dengan kondisi itu. Karena KPU itu kerjanya bertanggung jawab dan kerjanya bisa dipertanggungjawabkan.

“Prinsipnya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dan kita di sini tentu akan bertanggung jawab terhadap apa kerja yang telah kita lakukan,” pungkasnya. (iwk/har)

Advertisement

Artikel Terkait

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Menjelang rekapitulasi data pemilih, proses pemutakhiran kembali menjadi perhatian penyelenggara pemilu di Kota Tarakan. Bawaslu Kota Tarak

KPU Tarakan Buka Akses Pencocokan Data, Tolak Serahkan Data Pemilih Utuh

KPU Tarakan Buka Akses Pencocokan Data, Tolak Serahkan Data Pemilih Utuh

Polemik akses data pemilih antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan masih menyisakan perbedaan pa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer