
TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2024 pada Senin (9/12/2024).
Anggota KPU Kaltara, Chairullizza mengatakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasca penetapan hasil perolehan suara ini, maka proses selanjutnya KPU akan menunggu hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini sudah kita tetapkan (hasil Pilgub Kaltara). Dalam ketentuan itu, paslon diberi waktu 3 kali 24 jam kalau merasa ada yang keberatan, boleh mengajukan sengketa hasil ke MK,” ujar Chairullizza kepada Radar Tarakan usai penetapan tersebut.
Selanjutnya, jika ada sengketa yang masuk, maka MK akan mencatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terhadap daerah-daerah yang mana yang ada pengajuan sengketa hasilnya.
“Setelah itu nanti baru dikeluarkan surat. Bagi daerah yang tidak ada sengketa, boleh melakukan proses pleno penetapan calon terpilih. Sedangkan yang ada ajuan sengketanya, tentunya itu nanti akan menunggu hasil dari MK,” jelasnya.
Akan tetapi, berbicara soal apakah Pilkada Kaltara atau Pilkada kabupaten/kota di Kaltara nanti akan ada ajuan sengketa di MK, itu nanti akan terlihat dari rilis MK. Pastinya, sampai sekarang untuk di Kaltara belum ada yang dirilis oleh MK.
“Sampai hari ini Kaltara masih nihil, tapi kalau bicara potensi, semuanya berpotensi,” tuturnya.
Pada prinsipnya, jika ada sengketa, pihaknya selaku penyelenggara teknis pesta demokrasi di Kaltara siap dengan kondisi itu. Karena KPU itu kerjanya bertanggung jawab dan kerjanya bisa dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dan kita di sini tentu akan bertanggung jawab terhadap apa kerja yang telah kita lakukan,” pungkasnya. (iwk/har)



