
TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mengingatkan kepada dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bulungan agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melibatkan anak di bawah umur untuk menggunakan atribut kampanye baik menggunakan kostum, menghias badan dengan tema parpol ataupun memegang bendera parpol.
Ketua KPU Bulungan, Mahdi E Paokuma mengatakan, berdasarkan Pasal 280 Ayat 2 Huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan WNI yang tidak memiliki hak memilih.
Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.
“Kami berharap agar seluruh paslon dalam Pilkada dapat melakukan kampanye dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin menegaskan bahwa melibatkan anak di bawah umur sebagai peserta kampanye tidak diperbolehkan," kata Mahdi
Dijelaskan, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah anak terlibat dalam kegiatan politik praktis selama Pilkada.
Dengan memperkuat regulasi, melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, KPU memainkan peran penting dalam melindungi hak anak serta memastikan proses Pilkada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga merupakan bagian tanggung jawab KPU. Untuk itu, KPU memiliki sasaran segmentasi pemilih, termasuk kelompok usia pemula. Namun, dalam konteks perlindungan terhadap anak dalam politik khususnya Pilkada, perlu ada penekanan yang lebih besar," ungkapnya.
Selain itu, para pasangan calon (paslon) juga diingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas yang dilarang seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun demikian, kampanye di lingkungan kampus masih diperbolehkan selama mendapat izin dari pihak kampus.
“Kampanye di dalam lingkungan kampus atau universitas tetap diperbolehkan, namun harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak kampus yang bersangkutan,” bebernya.
Mahdi menegaskan bahwa paslon petahana harus menghindari penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas dan mobilisasi massa yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan kampanye.
"Selain itu, saya juga menekankan bahwa seluruh pasangan calon harus menghindari melibatkan ASN dalam proses kampanye agar Pilkada bisa berlangsung secara adil dan demokratis," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni mendorong agar semua paslon meminimalisir potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye Pilkada.
"Kami akan terus melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam Pilkada," bebernya.
Dalam hal ini, ia mengimbau seluruh paslon untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pada setiap tahapan Pilkada, khususnya saat memasuki masa kampanye.
"Dalam setiap tahapan Pilkada, Bawaslu selalu memberi surat kepada pasangan calon dan pemerintah daerah mengenai aturan-aturan yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dapat terus ditingkatkan dan indikasi pelanggaran dalam Pilkada dapat dikurangi," pungkasnya. (jai/har)



