Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Serahkan LADK, KPU: Tak Boleh Kampanye

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IWAN K/RADAR KALTARA DEMOKRASI: KPU Kaltara melakukan rakor terkait persiapan pelaksanaan kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2024.
IWAN K/RADAR KALTARA DEMOKRASI: KPU Kaltara melakukan rakor terkait persiapan pelaksanaan kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2024.

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal untuk penetapan pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).


Advertisement

 Berdasarkan tahapan yang ada, 22 September 2024 merupakan tahapan penetapan pasangan calon (paslon) yang dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon pada 23 September 2024. Setelah itu baru memasuki tahapan kampanye.

Anggota KPU Kaltara, Chairullizza mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan atau dilarang pada proses kampanye.

Termasuk juga ada yang namanya pelaporan dana kampanye, mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Advertisement

Untuk LADK, lanjut Chairullizza, itu wajib disampaikan. Sesuai jadwal, itu disampaikan sebelum kampanye, yaitu di 24 September 2024.

Beberapa hal di dalamnya termasuk penyerahan rekening khusus dana kampanye. Jika tidak melaporkan LADK, itu akan ada sanksi yang diberikan kepada paslon yang bersangkutan.

Advertisement

“Prosesnya itu dimulai dari teguran secara tertulis, kemudian diberikan waktu selama 7 hari. Kalau semisal di dalam 7 hari itu tidak melaporkan LADK, tentunya dia tidak boleh melakukan proses kampanye,” ujar Chairullizza kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (17/9).

Tak hanya sampai di situ, tapi KPU juga akan mengumumkan bahwa paslon tersebut tidak melaporkan LADK.

Setelah itu baru penyerahan LPSDK yang sesuai jadwal di 24 Oktober 2024 serta LPPDK harus dilaporkan pada 24 November 2024.

“Selanjutnya pelaporan ini akan kita sampaikan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan proses audit. Nanti Kantor Akuntan Publik akan memberikan penilaian terhadap laporan dana kampanye tersebut,” jelasnya.

Adapun penilaian dari KAP itu ada dua kategori, yaitu patuh dan tidak patuh. Penilaian itu ditetapkan KAP berdasarkan hasil audit yang mereka lakukan.

Pada prosesnya, sumbangan dana kampanye itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.

“Yang diperbolehkan itu di antaranya dari person calon, partai politik dan besarannya juga sudah diatur. Kalau yang dari paslon itu tidak terbatas, tapi yang dari partai diatur maksimal Rp 750 juta. Ini adalah akumulasi,” jelasnya.

Sedangkan sumbangan yang dilarang, itu yang sumbernya dari anggaran negara, seperti dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk yang bersumber dari negara asing dan yang tidak jelas sumbernya.

“Inikan nanti akan dibuktikan. Kalau dari perseorangan, itu ada lampiran NPWP, KTP-el dan lain-lain. Tidak boleh kalau sumbernya tidak jelas, seperti menyebutkan hamba Tuhan dan sejenisnya. Dia harus melaporkan identitas diri,” tegasnya.

Selain itu, KPU nantinya juga akan membuat keputusan yang mengatur batas pengeluaran dana kampanye.

Itu akan ditetapkan setelah dilakukan koordinasi dengan paslon an Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Kaltara, Sulaiman memberikan atensi terkait dengan ketentuan laporan dana kampanye yang dalam ketentuannya menjadi suatu kewajiban yang harus dilaporkan oleh paslon ke KPU.

“Ini menarik, karena sesungguhnya embrio korupsi berangkat dari situ. Karena ketika laporan dana kampanye itu tidak dilaporkan secara transparansi, maka kita tidak bisa mengukur sejauh mana banyaknya dana kampanye dipergunakan oleh calon,” tuturnya.

Terhadap ketentuan, seperti batasan sumbangan dana kampanye juga menjadi atensi khusus oleh Bawaslu.

Ini menjadi atensi khusus karena jika dilanggar, itu ada sanksi yang akan diberikan kepada paslon yang melakukan pelanggaran itu.

“Itu bisa sampai proses pembatalan calon atau tidak ditetapkan sebagai calon. Makanya ini kita jadikan atensi khusus, karena penggunaan dana kampanye ini yang nanti juga akan kita awasi di Bawaslu,” jelasnya.

Pastinya, semua laporan pelaksanaan kampanye itu nanti harus sampai ke Bawaslu. Tujuannya adalah agar Bawaslu nantinya bisa mengukur terkait dengan gambaran besaran anggaran yang digunakan dalam proses kampanye tersebut.

“Jika kemudian ada asumsi perbedaan antara anggaran yang digunakan dengan yang dilaporkan, maka mau tidak mau kita akan lakukan klarifikasi kepada calon terhadap hal-hal yang ditemukan,” pungkasnya. (iwk/har) 

Advertisement

Artikel Terkait

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Bawaslu dan KPU Tarakan Sinkronkan Data Jelang Pleno PDPB

Menjelang rekapitulasi data pemilih, proses pemutakhiran kembali menjadi perhatian penyelenggara pemilu di Kota Tarakan. Bawaslu Kota Tarak

KPU Tarakan Buka Akses Pencocokan Data, Tolak Serahkan Data Pemilih Utuh

KPU Tarakan Buka Akses Pencocokan Data, Tolak Serahkan Data Pemilih Utuh

Polemik akses data pemilih antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan masih menyisakan perbedaan pa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer