Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Modus “Pinjam Bendera” Sering Digunakan pada Persekongkolan Tender       

R
Penulis: Radar Tarakan❯

 

IST SOROTI PERSEKONGKOLAN TENDER : Mohammad Noor Rofieq, Komisioner KPPU RI dalam Workshop Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Paser di Ballroom Hotel Gran Senyiur B
IST SOROTI PERSEKONGKOLAN TENDER : Mohammad Noor Rofieq, Komisioner KPPU RI dalam Workshop Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Paser di Ballroom Hotel Gran Senyiur B

BALIKPAPAN - Persekongkolan tender di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu atensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).


Advertisement

Salah satunya adalah perkara persekongkolan tender yang pernah diputus oleh Kantor Wilayah (Kanwil) V KPPU Samarinda pada 4 September 2019 lalu. Atas perkara persekongkolan tender kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015.

Tahun itu, KPPU memutuskan memberikan denda kepada tiga perusahaan senilai total Rp 4,13 miliar.

Tiga perusahaan tersebut adalah PT Usaha Sederhana Bersama, PT Fajar Pasir Lestari dan CV Cakrawala.

Advertisement

Yang terbukti melanggar 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

terlihat Di mana ketiga perusahaan yang mengikuti tender kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser dengan nilai pagu paket senilai Rp 60 miliar dengan nilai HPS paket senilai Rp 59,3 miliar pada Tahun Anggaran 2014-2015 itu.

Dengan lokasi pekerjaan di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dikendalikan oleh satu orang yang sama yaitu Abdul Ramis selaku Direktur Utama PT Fajar Pasir Lestari.

Advertisement

“Kasus paling dominan yang ditangani KPPU adalah masalah persekongkolan tender,” kata Mohammad Noor Rofieq, Komisioner KPPU RI dalam Workshop Pengendalian Kontrak dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Paser di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (25/10).

Pada kesempatan tersebut, Mohammad Noor Rofieq menerangkan bahwa metode yang biasa digunakan dalam persekongkolan tender adalah penawaran palsu (cover bidding), lalu pengaturan penawaran (bid suppression), rotasi penawaran (bid rotation), dan alokasi pasar (market allocation).

Di mana kasus persekongkolan tender yang sempat diputus di Kabupaten Paser adalah persekongkolan horizontal, yang dilakukan sesama penyedia barang/jasa yang bersaing.

Dan persekongkolan vertikal, yang dilakukan panitia tender. Karena telah lalai dan/atau sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender.

“Dan pinjam bendera adalah praktek yang sering ditemukan menggunakan kuasa direksi atau kepala cabang. Dengan kesepakatan pinjam perusahaan lain secara diam-diam untuk melakukan tender. Dan meminta perusahaan lain ikut menawar untuk kalah,” jelas dia. 

Selain itu, dia juga menerangkan mengenai Indikasi Persekongkolan yang diterangkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 4 Tahun 2017 Ta Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada). Dan apabila tidak ada peserta lain maka tender/seleksi dinyatakan gagal.

Di mana indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi minimal terpenuhi dua indikasi, yakni poin pertama terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

Kemudian poin kedua seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS. Poin ketiga adalah adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.

Poin keempat adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. Dan poin kelima adalah jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

“Dan sanksi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 (Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ) adalah denda minimal 1 miliar dan maksimal 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan,” pungkasnya. (kip/jnr)

Advertisement

Artikel Terkait

KPPU Perketat Pengawasan Kemitraan Perkebunan di Kaltara

KPPU Perketat Pengawasan Kemitraan Perkebunan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) V Samarinda memperkuat pengawasan kemitraan sektor p

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Astra Motor Kaltim 1 rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan aktivitas apresiasi, layanan personal, serta promo menarik bagi konsumen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer