TANJUNG SELOR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) V Samarinda memperkuat pengawasan kemitraan sektor perkebunan dan peternakan di Kaltara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hubungan kerja sama antar perusahaan besar, koperasi, petani, peternak hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjalan adil, transparan serta saling menguntungkan.
Kepala Kanwil V KPPU, F.Y. Andriyanto menegaskan, pengawasan kemitraan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, koordinasi dengan pemda dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mendeteksi sejak dini potensi persoalan dalam pelaksanaan kemitraan.
“Sinergi antara KPPU dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang proporsional dari hubungan kemitraan,”kata Andriyanto kepada Radar Kaltara, Kamis (12/11).
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan koperasi mengungkapkan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan kebun plasma. Di antarnya ketidakjelasan pembagian manfaat, kepastian legalitas lahan, mekanisme penetapan harga serta belum optimalnya pelibatan koperasi dalam kerja sama dengan perusahaan perkebunan.
“Peserta juga meminta kejelasan status dan mekanisme kerja sama KDKMP agar dapat berperan efektif sebagai mitra usaha,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, KPPU mendorong penguatan koordinasi antara perangkat daerah, koperasi, dan perusahaan perkebunan. Salah satu langkah yang didorong adalah memfasilitasi pertemuan antarpihak untuk membahas pola kemitraan sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing. KPPU juga menekankan pentingnya perjanjian kerja sama yang memiliki dasar hukum jelas, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui koordinasi tersebut, KPPU Kanwil V Samarinda bersama Pemprov Kaltara berharap pengawasan kemitraan dapat berjalan lebih optimal,” harapnya.
Penguatan komunikasi lintas instansi dan fasilitasi penyelesaian persoalan antar koperasi dengan perusahaan diharapkan mampu menciptakan hubungan usaha yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong iklim persaingan usaha yang berkeadilan di Bumi Benuanta.
Dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut, Direktorat Pengawasan Kemitraan KPPU, Yunan Andika Putra memaparkan dasar hukum, ruang lingkup, serta mekanisme pengawasan kemitraan. Materi juga mencakup penanganan dugaan pelanggaran dan upaya mencegah praktik penguasaan maupun pengendalian mitra oleh perusahaan besar.
“Pengawasan diperlukan agar hubungan kemitraan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah,” jelasnya dalam pemaparan.
