
RAMAI beredar video di media sosial terjadi dugaan menghalangi kampanye salah satu paslon pilkada Balikpapan.
Terlihat dalam video berdurasi singkat, kampanye paslon Rendy-Eddy tidak diterima oleh oknum warga.
Informasinya kejadian ini berlokasi di Balikpapan Barat (Balbar). Kala itu, tim kampanye sedang melakukan persiapan dengan memasang spanduk.
Namun ada dua orang datang dan langsung menurunkan spanduk tersebut. Oknum ini juga menantang secara fisik pihak yang keberatan saat spanduk tersebut dirampas.
Dikonfirmasi soal ini, Anggota Bawaslu Balikpapan Hamrin mengatakan, setiap kegiatan kampanye paslon sudah terjadwal.Termasuk untuk kampanye paslon Rendy - Eddy.
Pihaknya telah menerima surat pemberitahuan agenda tersebut. Sesuai PKPU, setiap kegiatan kampanye paslon harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolian. "Serta surat tembusan kepada KPU dan Bawaslu," katanya.
Saat kampanye akan dikawal oleh pihak-pihak terkait. "Rencana kampanye paslon ini memang sudah ada pemberitahuan," ucapnya. Namun untuk mengetahui pasti detail kejadian, Bawaslu masih melakukan penelusuran.
Hamrin menjelaskan, proses penindakan pelanggaran bisa melalui laporan dan temuan. Baik oleh masyarakat, media sosial, dan laporan hasil pengawas. Hingga kini, pihaknya belum menerima laporan terkait kejadian tersebut.
"Tapi dari video yang beredar menjadi informasi awal kami untuk penelusuran menjaring informasi dan bukti," bebernya.
Hingga benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Misalnya dengan bekal video di media sosial, Bawaslu harus memastikan siapa yang merekam kejadian tersebut. Kemudian siapa yang melakukan aksi penurunan spanduk dan siapa saja yang terlibat di sana.
Pihaknya mencari identitas dan mendalami motif aksi itu. Bawaslu butuh uraian kronologi untuk menentukan pasal yang sesuai dalam menindak dugaan larangan kampanye. "Kami harus pastikan apa termasuk tindakan merusak, menghalangi, membubarkan. Semua memiliki makna berbeda," bebernya.
Hamrin menuturkan, jika terbukti menghalangi kegiatan kampanye maka nanti bisa dikenakan sanksi. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. "Khususnya Pasal 187 Ayat 4," ucapnya.
Tertulis bagi siapa saja dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye bisa dikenakan pidana.
Sanksi menanti pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan paling banyak Rp 6 juta. Namun sampai saat ini, Bawaslu masih menelusuri untuk menemukan fakta.
"Kami ada tim khusus, paling lama 3 hari untuk penelusuran. Ini proses masih berjalan, masih dianggap dugaan pelanggaran," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Balikpapan.
Dia menambahkan, ketika masuk registrasi pidana selama 1x24 jam. Maka Bawaslu bisa melaporkan ke Sentra Gakkumdu terkait pelanggaran pidana. "Intinya Bawaslu tidak tinggal diam," ucapnya.
Hamrin mengimbau kepada masyarakat maupun simpatisan paslon agar tetap menjaga kondusifitas kota. (ms/jnr)



