TARAKAN – Efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan untuk tetap menjaga kualitas pendidikan. Sehingga sejumlah kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan pelayanan utama di sekolah. Kondisi ini membuat Disdik harus memastikan program yang berjalan tetap relevan dengan kebutuhan dan ketentuan terbaru.
Kepala Disdik Tarakan Endah Sarastiningsih mengatakan, salah satu langkah yang disiapkannya adalah mengevaluasi kembali perencanaan program Disdik Tarakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program yang telah disusun sebelumnya masih sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perkembangan regulasi kementerian, serta target yang harus dicapai.
"Karena ini saya berada pada lingkungan yang baru walaupun saya stok lama, maka saya harus pelajari lagi. Terutama pasti basic-nya adalah di plan-nya, di perencanaan Dinas Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan sekarang," ujarnya, Rabu (21/10).
Dari peninjauan awal, ia mengaku menemukan beberapa bagian dalam perencanaan yang perlu disempurnakan. Pembenahan tersebut diperlukan agar program yang dijalankan tidak sekadar melanjutkan kegiatan sebelumnya, tetapi benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan arah kebijakan pendidikan saat ini.
"Perubahan sistem penganggaran juga menjadi pertimbangan. Penerapan Anggaran Tematik Berbasis Pelayanan (ATBP) yang kemudian berkembang ke arah remunerasi menuntut setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun balance scorecard atau kartu skor berimbang untuk mengukur pencapaian sasaran strategis," tukasnya.
Sehingga kata dia, evaluasi tidak berhenti pada penyusunan rencana kerja. Penataan organisasi, pembagian tugas, pelaksanaan program, hingga pengawasan juga harus dilakukan agar setiap kegiatan memiliki arah dan ukuran keberhasilan yang jelas.
"Setelah plan-nya, perencanaan itu sudah memang lengkap dan sudah kita lihat, sudah kita sesuaikan dengan perkembangan sekarang, baru organizing-nya. Organizing dari baik yang di internal dinas maupun yang di satuan pendidikan, setelah itu baru pelaksanaan dan kontrol, itu yang Insya Allah akan kita lakukan," jelasnya.
Endah mengakui, di tengah upaya pembenahan tersebut, keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan.
"Memang kondisi itu pasti berdampak terhadap pelaksanaan program. Tapi seluruh pekerjaan tetap harus diselesaikan dengan mengatur kembali kebutuhan belanja dan menekan pengeluaran yang masih memungkinkan untuk dikurangi," terangnya.
"Sebesar apa pengaruhnya? Ya pasti ada. Efisiensi tetap semua pekerjaan harus terselesaikan, hanya penyelesaiannya itu menggunakan efisiensi dana. Yang tadinya memang contohnya harus ada kegiatan yang biasanya bisa dianggarkan konsumsi, ini harus dikurangi," katanya.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti seluruh kegiatan harus dihentikan. Penyesuaian lebih diarahkan pada cara pelaksanaan dan penggunaan anggaran, sehingga program yang menjadi prioritas tetap bisa berjalan meski dengan pembiayaan lebih terbatas. Secara persentase, anggaran Disdik Tarakan masih tergolong paling tinggi dibandingkan OPD lainnya. Bahkan, alokasinya lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran satu bidang yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).
"Namun, besarnya persentase tersebut tidak serta-merta menunjukkan besarnya dana yang tersedia untuk menjalankan program. Setelah dikurangi belanja gaji dan berbagai tunjangan pegawai, anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menjadi jauh lebih terbatas," katanya.
Situasi itu semakin terasa setelah efisiensi diterapkan. Meski persentase anggaran Disdik tetap tinggi, nominal yang tersedia untuk kegiatan operasional dinas mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat Disdik perlu memilah kegiatan yang harus dipertahankan dan kegiatan yang pelaksanaannya dapat disederhanakan. Terlebih, kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi dinas, tetapi juga mencakup pemantauan pelaksanaan program dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
"Kami memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah relatif tidak terlalu terdampak oleh efisiensi anggaran APBD kota. Karena satuan pendidikan memiliki sumber pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS). Dengan sumber pembiayaan tersebut, kebutuhan operasional sekolah tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran kegiatan yang dikelola Disdik," tukasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT