TARAKAN – Nasib puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan yang selama ini mendapat jaminan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih menunggu kepastian pembiayaan. Jika tidak segera ditemukan skema pengganti, sebanyak 30.727 peserta berpotensi kehilangan kepesertaan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi capaian Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan menjadi dua wilayah yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan UHC apabila kepesertaan yang ditanggung Pemprov Kaltara dinonaktifkan.
“Sangat terdampak. Ada dua kabupaten yang tidak memenuhi syarat UHC jika peserta provinsi dinonaktifkan, yaitu Nunukan dan Tarakan,” ujar Yusef, Rabu (23/9).
Ia menjelaskan, persoalan utama saat ini adalah memastikan tidak terjadi kekosongan jaminan bagi peserta yang terdampak. Sebab, mereka sebelumnya memperoleh perlindungan kesehatan melalui skema yang pembiayaannya ditanggung pemerintah.
Apabila kepesertaan dihentikan tanpa adanya pengalihan tanggungan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berpotensi harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
“Jika tidak dicover, masyarakat yang berobat dan memegang PBI ada potensi bayar umum, jika tidak dimitigasi dengan cermat,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT