Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyusunan Standar Layanan, Bawaslu Tarakan Libatkan Masyarakat

Z
Penulis: Zakaria RT❯
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

Advertisement

TARAKAN - Bawaslu Kota Tarakan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan yang akan diterapkan. Penyusunan standar tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Bawaslu Tarakan, Sabtu (27/9).

Forum ini menjadi bagian dari proses penyusunan standar pelayanan agar ketentuan yang dibuat tidak hanya mengacu pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto mengatakan, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan dan harapan pengguna layanan. “Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun saran dan masukan dari seluruh pihak atau unsur yang termasuk dalam kategori pengguna layanan terkait standar pelayanan yang akan kami siapkan,” ujarnya.

Advertisement

Ia menjelaskan, Bawaslu Tarakan memiliki 11 jenis layanan yang terbagi dalam dua kategori. Layanan pertama dapat diakses masyarakat kapan saja, baik secara daring maupun dengan datang langsung ke kantor Bawaslu.

“Layanan yang dapat diakses kapan saja di antaranya PPID dan Whistleblowing System. Sementara layanan lainnya berkaitan dengan tahapan tertentu,” jelasnya.

Kategori kedua merupakan layanan yang hanya tersedia pada tahapan tertentu. Di antaranya penerimaan badan ad hoc, penanganan pelanggaran, sidang administrasi hingga penerimaan laporan.

Advertisement

Menurut Riswanto, standar pelayanan yang disusun juga tidak bersifat permanen. Ketentuan tersebut akan mengikuti perubahan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan di Bawaslu.

“Standar pelayanan ini tidak paten. Kalau dasar hukumnya berubah, tentu kami juga akan menyesuaikan. Misalnya nanti Undang-Undang Nomor 7 diganti dengan aturan baru, maka standar pelayanan juga akan berubah mengikuti ketentuan tersebut,” katanya.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat perubahan aturan, standar pelayanan yang telah ditetapkan tetap menjadi pedoman. Setiap pembaruan nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media sosial resmi Bawaslu maupun media massa.

Riswanto menambahkan, hingga saat ini belum terdapat laporan pelanggaran yang masuk dalam kategori non-tahapan. Namun, permohonan informasi dari masyarakat sudah mulai diterima dan dilayani.

Advertisement
Editor : Januriansyah RT

Artikel Terkait

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Penentuan upah minimum setiap tahun selalu menjadi pembahasan yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja be

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Komite Sekolah di Tarakan Dilema Kegiatan Siswa Tak Terakomodir Dana BOSP

Kebutuhan kegiatan sekolah yang tidak terakomodasi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi persoalan ters

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer