TARAKAN - Keberlangsungan pelayanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan menjadi perhatian di tengah adanya sejumlah persoalan yang sempat membuat operasional dapur terhenti. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi bersama agar persoalan teknis maupun administrasi tidak berujung pada terganggunya distribusi makanan kepada peserta didik.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, penghentian dapur secara langsung berkaitan dengan keberlangsungan distribusi MBG kepada peserta didik. Setiap dapur memiliki cakupan pelayanan yang cukup besar sehingga ketika operasional terhenti, distribusi makanan kepada sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawabnya ikut terdampak.
Lanjutnya, rata-rata dapur MBG di Tarakan melayani sekitar 2 ribu porsi makanan untuk 2 ribu anak. Dengan jumlah tersebut, keberadaan setiap dapur menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan penerima manfaat tetap terpenuhi.
“Penyelesaian persoalan dapur sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung dengan para pengelola. Koordinasi dilakukan agar persoalan fasilitas yang ditemukan dapat segera dibenahi tanpa harus memperpanjang penghentian operasional,” ungkapnya, Selasa (1/9).
Simon mengatakan, pihaknya juga tidak menempuh langkah bersurat kepada pihak tertentu dalam penyelesaian persoalan tersebut. Komunikasi langsung dengan pemilik dapur dinilai menjadi salah satu cara yang ditempuh hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan.
“Kemarin kita intensif berkomunikasi saja dengan teman-teman pengelola dapur. Kita tidak sempat mengirim surat ke Ketua DPR karena ada beberapa pertimbangan. Setelah berkoordinasi langsung dengan pemilik dapur, akhirnya semua masalah terselesaikan dan dapur bisa dibuka kembali,” tuturnya.
Meski seluruh dapur telah kembali beroperasi, Simon berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menilai komunikasi antara pengelola dapur dengan pihak yang melakukan pengawasan perlu diperkuat sejak awal, terutama ketika ditemukan persoalan teknis di lapangan.
Menurutnya, komunikasi yang baik memungkinkan persoalan fasilitas maupun administrasi segera dibahas dan dicarikan jalan keluar sesuai ketentuan. Dengan begitu, pembenahan tetap dapat dilakukan tanpa serta-merta mengganggu pelayanan MBG kepada anak-anak.
“Saya berharap utamakan komunikasi. Komunikasi antara pemilik dapur, petugas SPPG, dan Korwil SPPG harus terjalin dengan baik sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada anak-anak,” tegas Simon.
Ia menekankan, komunikasi yang dimaksud bukan berarti mengabaikan aturan maupun membiarkan fasilitas yang belum memenuhi ketentuan tetap digunakan. Sebaliknya, koordinasi diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar.
“Komunikasi ini bukan untuk mengatur sesuatu yang salah, melainkan untuk membangun sistem yang benar sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Ia mengingatkan, penghentian operasional dapur dalam waktu panjang pada akhirnya dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Karena itu, setiap persoalan teknis diharapkan dapat segera ditangani agar tidak berlarut-larut.
“Sangat disayangkan jika karena kurangnya komunikasi, dapur harus ditutup dan anak-anak dirugikan hingga 4 bulan tidak mendapatkan hak makan MBG mereka,” tuturnya.
Diungkapkannya, saat ini terdapat sekitar 24 dapur MBG yang beroperasi di Kota Tarakan. Seluruhnya disebut telah kembali menjalankan distribusi secara normal kepada sekolah-sekolah yang telah ditugaskan.
“Kalau secara jumlah tentu masih kurang, karena masih ada sekolah yang belum menerima. Tapi dengan perkembangan waktu diharapkan setiap sekolah bisa mendapatkan MBG secara bertahap,” tuntasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT