TARAKAN - Dinamika pembahasan penanganan persoalan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Tarakan terus berkembang. Setelah berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.
Pemerintah Kota Tarakan merespons dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Penyimpangan Perilaku Sosial dan Penyakit Masyarakat. Langkah tersebut mulai menuai beragam tanggapan, termasuk dari Front Persaudaraan Islam (FPI) Tarakan yang selama ini aktif menyuarakan perlunya regulasi khusus untuk menangani persoalan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Ketua FPI Tarakan Ahmad Irwan menilai pembentukan tim terpadu merupakan bentuk respons positif pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Namun, menurutnya, keberadaan tim tersebut belum menjadi solusi jangka panjang apabila tidak disertai penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT yang memiliki kekuatan hukum.
"Kalau melihat respons pemerintah, kami rasa cukup bagus. Artinya ada respons yang jelas terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi menurut kami bukan hanya dibentuk tim terpadu. Yang paling penting tetap harus ada perda," ujarnya, Jumat (31/7).
"Kita tidak tahu tim itu bisa berjalan sampai kapan. Bisa saja di awal aktif, tetapi lama-kelamaan memudar. Kalau Perda sifatnya jangka panjang dan kapan pun dibutuhkan bisa langsung digunakan," sambungnya.
Menurut Irwan, regulasi daerah jauh lebih penting dibandingkan kebijakan yang hanya bergantung pada keberadaan sebuah tim. Ia menilai Perda akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman pemerintah dalam mengambil langkah ketika menghadapi persoalan serupa di masa mendatang.
Sehingga kata dia, FPI tetap berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi kepada DPRD Kota Tarakan. Sebelum aksi digelar, organisasi tersebut juga berencana memasang baliho sebagai bentuk penyampaian sikap kepada masyarakat.
"Kami sudah beberapa kali konsolidasi. Insya Allah tetap akan melakukan aksi. Rencana awal kami menghadap DPRD, hanya waktunya masih menyesuaikan perkembangan. Sebelum itu kemungkinan kami memasang baliho dulu sebagai bentuk penyampaian sikap, setelah itu baru aksi," katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT