TARAKAN - Penampilan berkonsep waria yang kerap muncul dalam kegiatan gerak jalan dinilai tidak tepat jika diposisikan sebagai bagian dari budaya yang harus dipertahankan. Sehingga, penyelenggaraan kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) tersebut dinilai seharusnya lebih mengedepankan nilai edukasi serta norma yang berlaku di tengah masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsi Sarman mengatakan, masih banyak bentuk kreativitas lain yang dapat ditampilkan tanpa harus menghadirkan penampilan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai agama maupun budaya masyarakat.
"Kan banyak penampilan lain yang bisa ditampilkan. Untuk menghibur masyarakat banyak caranya. Tampilkan yang edukatif dan mendidik karena yang menonton semua lapisan masyarakat, dari orang tua sampai anak-anak. Sebagai kota yang mengusung Smart City, mari manfaatkan gerak jalan sebagai kegiatan yang edukatif," ujarnya.
Syamsi menegaskan, Muhammadiyah tidak membenci ataupun memusuhi individu yang memiliki orientasi seksual berbeda. Menurutnya, sikap organisasi lebih ditujukan pada penolakan terhadap normalisasi maupun pemberian ruang dalam bentuk hiburan publik.
Ia juga menyampaikan hingga saat ini Muhammadiyah maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum berencana menyampaikan surat khusus kepada Pemerintah Kota Tarakan. Aspirasi tersebut dinilai telah diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komunikasi dengan DPRD Kota Tarakan maupun audiensi bersama Wali Kota Tarakan.
"Kami tidak memusuhi dan tidak membenci orangnya, tetapi kami tidak ingin itu dijadikan objek hiburan ataupun panggung. Mudah-mudahan aspirasi yang sudah disampaikan MUI bisa didengar pemerintah. Catatan kami sederhana, hiburan seperti itu tidak mendidik," pungkasnya. (zac/jnr)
