TARAKAN – Aliansi Anti-LGBTQ Kota Tarakan memutuskan menahan diri setelah dua kali menggelar aksi dalam beberapa hari terakhir. Keputusan itu diambil usai melakukan evaluasi internal dan berkoordinasi dengan Polres Tarakan. Meski demikian, aliansi menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan bentuk berbeda apabila tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah tidak mendapat tindak lanjut.
Ketua Penyelenggara Aksi Anti-LGBTQ Kota Tarakan, Fauzan Djodie Agustio mengatakan, hasil evaluasi bersama seluruh elemen aliansi menghasilkan kesepakatan untuk tidak melakukan aksi lanjutan dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari komunikasi dengan kepolisian agar situasi di Kota Tarakan tetap kondusif.
"Setelah dua aksi yang sudah kami lakukan, selain evaluasi yang sudah kami lakukan, kami terus berkomunikasi dengan teman-teman aliansi yang tergabung dan menyatakan untuk tetap menahan diri. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak terkait seperti Polres dan sebagainya,” ujarnya, Minggu (26/7).
“Kami meminta tindak tegas dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini dan berharap pemerintah dapat memberikan perda khusus ataupun surat edaran agar persoalan ini dapat terselesaikan," sambungnya.
Fauzan menjelaskan, selama proses komunikasi berlangsung pihaknya juga berupaya meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait ajakan konvoi. Ia menegaskan ajakan tersebut bukan berasal dari aliansi yang dipimpinnya dan tidak pernah diterbitkan melalui pernyataan resmi.
"Kami sudah membuat pernyataan bahwa selain seruan resmi dari kami, itu bukan berasal dari aliansi dan tidak ada surat resminya. Kami juga berbincang dengan pihak Polres karena kami tidak ingin ada provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," katanya.
Menurut Fauzan, kepolisian meminta seluruh pihak menahan diri sembari membuka ruang komunikasi dengan DPRD, pemerintah daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Karena itu, aliansi memilih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang telah mereka sampaikan melalui jalur komunikasi.
Namun demikian, ia memastikan langkah tersebut bukan berarti perjuangan mereka berhenti. Apabila dalam waktu dekat belum ada perkembangan terhadap tuntutan yang diajukan, aliansi telah sepakat kembali menyampaikan aspirasi melalui bentuk aksi lain yang tetap berada dalam koridor hukum.
"Kalau memang tidak bisa dalam bentuk konvoi, kami akan melakukan bentuk aksi yang lain untuk tetap mendorong DPRD dan pemerintah mengambil langkah. Kami juga sepakat dengan imbauan semua pihak untuk menahan diri selama apa yang kami minta diindahkan," tegasnya.
Fauzan menambahkan aliansi menghormati imbauan Forkopimda, FKUB, MUI, dan aparat keamanan agar seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. Selama pemerintah membuka ruang pembahasan terhadap tuntutan yang disampaikan, pihaknya mengaku akan mengedepankan komunikasi dibandingkan aksi di lapangan.
"Kami meminta Pemerintah Kota Tarakan untuk tidak memfasilitasi pemuda yang memiliki perilaku menyimpang dalam setiap kegiatan maupun event publik apa pun yang diselenggarakan atau didukung oleh pemerintah. Hal ini menjadi salah satu tuntutan yang kami anggap penting sebagai bentuk sikap pemerintah," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT