TARAKAN – Akurasi data pemilih menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan mengawal secara ketat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan sekaligus menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Tarakan, Riswanto mengatakan, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih tidak hanya berfokus pada hasil akhir rekapitulasi, tetapi juga memastikan setiap perubahan data dapat diverifikasi secara benar agar tidak menimbulkan persoalan pada tahapan pemilu mendatang.
"Pemantauan terhadap dinamika data kependudukan harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan jumlah penduduk. Tren peningkatan jumlah daftar pemilih ini juga perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap jumlah pemilih pada Pemilu 2029, termasuk kemungkinan perubahan alokasi kursi DPRD Tarakan," ujarnya, Sabtu (4/7).
Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Tarakan Dedi Herdianto didampingi anggota KPU Jumaidah, Asriadi, dan Hendry tersebut menghasilkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 177.246 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 90.902 pemilih laki-laki dan 86.344 pemilih perempuan yang tersebar di empat kecamatan dan 20 kelurahan.
Kecamatan Tarakan Barat menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni 60.069 orang. Selanjutnya Tarakan Tengah sebanyak 49.976 pemilih, Tarakan Timur 41.970 pemilih, dan Tarakan Utara sebanyak 25.231 pemilih.
Dalam proses pengawasan, Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan 35 saran perbaikan terhadap data pemilih dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tarakan.
Perbaikan tersebut meliputi 23 data pemilih yang dinonaktifkan karena meninggal dunia, satu data pemilih yang pindah domisili ke luar daerah, enam data berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari periode sebelumnya, serta lima data pemilih yang tidak ditemukan dalam daftar pemilih setempat.
Anggota Bawaslu Tarakan, A. Muh. Saifullah menegaskan, pengawasan yang dilakukan lembaganya juga diarahkan pada upaya pencegahan sejak dini.
"Bawaslu terus mendorong penguatan koordinasi antara KPU, Disdukcapil, Lapas, dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun persoalan hak pilih di TPS Khusus dapat diantisipasi sejak dini," katanya.
Rapat pleno tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan, Polres Tarakan, serta Lapas Kelas IIA Tarakan.
Menanggapi berbagai masukan dari Bawaslu, KPU Tarakan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencegah data ganda serta meningkatkan akurasi data pemilih, termasuk di TPS Khusus Lapas.
Melalui sinergi tersebut, proses pemutakhiran data pemilih diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT