TARAKAN - Kasus meninggalnya seorang anak 5 tahun yang korban kecelakaan tunggal yang membutuhkan penanganan bedah, tidak hanya mengingatkan kita pada minimnya pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kaltara, namun juga menjadi alarm jika masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan. Apalagi Kaltara sudah sejak lama memiliki rumah sakit bestandar nasional, kendati begitu, hingga saat ini masih memiliki layanan yang sangat terbatas.
Menyoroti hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah mengungkapkan, kasus layanan kesehatan yang menyebabkan korban jiwa bukanlah kali pertama. Ia menerangkan, setidaknya pihak mencatat di tahun sebelumnya sebelumnya kasus serupa terjadi di Tanjung Selor pada 2023 lalu, serta ada kejadian yang seorang masyarakat yang membutuhkan layanan kemoterapi terhenti lantaran dokter yang membidangi layanan tersebut diduga kerap meninggalkan daerah tempat kerja.
Belum lagi adanya beberapa kasus layanan kesehatan yang terkendala karena terhambat prosedur jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). "Sebelumnya kami mengucapkan turut berdukacita pada meninggal anak korban kecelakaan tunggal yang membutuhkan operasi. Ini juga menambah kasus kesekian kalinya terhadap layanan kesehatan di Kaltara. Sehingga kami berharap ini bisa mendapatkan perhatian serius Pemda baik eksekutif maupun legislatif agar lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat yakni Kesehatan dan pendidikan," ujarnya, Minggu (28/6).
Dikatakannya, saat ini Pemprov Kaltara memiliki banyak PR khususnya pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga dengan kejadian ini, diharapkan menjadi refleksi pemerintah daerah dalam kembali merombak program prioritas dan nonprioritas di tahun mendatang. Apalagi, dikatakannya saat ini pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang melakukan efisiensi dan adanya kebijakan pembatasan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
"Kita tahu sekarang semua daerah berjuang agar semua kegiatan tetap berjalan di tengah efisiensi. Tapi kami berharap dalam kondisi ini kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Sah-sah saja dalam pemerintahan mencanangkan berbaga program kerakyakatan, tapi harus dipastikan layanan dasar masyarakat terpenuhi," tukasnya.
"Kemudian kami juga bisa berharap ini mendapatkan atensi khusus baik dari DPRD kabupaten kota, provinsi dan pusat. Sejauh ini DPR memiliki cukup banyak program dan kebijakan yang dicanangkan DPR setiap tahun. Kami juga mengapresiasi langkah DPRD yang mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat dipertahankan. Tapi alangkah baiknya jika dimungkinkan adanya regulasi untuk mengatur dan menjamin penggunaan APBD terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas," urainya.
"Sehingga dengan regulasi layanan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan optimal di tengah ketidakpastian dan kebijakan politik yang bisa saja membuat kedua layanan dasar ini terdampak," tukasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT