TARAKAN - Adanya moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah, dinilai menjadi momentum tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini menuai berbagai persoalan di lapangan. Sehingga kebijakan moratorium tersebut mendapat dukungan berbagai pihak guna menyelamatkan terbuangnya anggaran secara tidak efektif.
Anggota DPD RI sekaligus Senator Kalimantan Utara (Kaltara), Hasan Basri mengatakan, moratorium tidak boleh dipahami sebagai penghentian permanen program. Menurutnya, langkah tersebut justru diperlukan agar pemerintah dapat memperbaiki tata kelola, pengawasan, hingga sasaran penerima manfaat program.
“Isu itu kan sifatnya bukan BGN menutup secara permanen, tetapi melakukan evaluasi total. Kenapa? Karena kita dihebohkan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Sehingga mungkin pemerintah dalam hal ini melakukan evaluasi dulu secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa seperti yang lalu,” ujarnya, Minggu (14/6/).
Ia menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah menolak program MBG. Namun ia berulang kali mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara seragam di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, akar program MBG adalah mencegah stunting dan menciptakan generasi emas 2045. Sehingga dalam pelaksanaannya, perlu menyasar pada sasaran yang tepat.
Terkhusus di Kaltara, menurutnya masih ada banyak anak di perbatasan yang seharusnya jadi prioritas sasaran daripada anak masyarakat mampu di perkotaan. Sehingga kata dia, sudah seharusnya program MBG diberikan kepada sasaran yang tepat.
“Kalau dari awal saya selalu sampaikan, bukan tidak setuju sepenuhnya terhadap MBG ini. Tetapi perlu di-cluster. Perlu dipetakan mana daerah yang benar-benar membutuhkan dan mana yang tidak. Jangan dipukul rata,” ujarnya.
“Dengan adanya sasaran maka nilai besaran anggaran setiap menu bisa naik untuk meningkatkan gizinya. Misalnya saat ini perporsi Rp 15 ribu, nah kalau sasarannya tertentu bisa gizi pada porsinya bisa dinaikan mungkin bisa menjadi Rp 20 ribu untuk memaksimalkan nutrisi yang didapatkan pada setiap porsi," sambungnya.
Menurutnya, program MBG sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan kekurangan gizi, kemiskinan dan stunting. Namun kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah wilayah perkotaan yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif lebih baik.
“Kalau daerah yang benar-benar membutuhkan dan masih banyak persoalan gizi, mereka sangat mengharapkan program ini. Tetapi di daerah yang masyarakatnya mampu, responsnya berbeda. Bahkan ada yang tidak dimakan karena khawatir kualitasnya, takut keracunan atau alasan lainnya,” jelasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT