Senator Kaltara Ini Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan Program MBG, Ini Alasannya
TARAKAN - Anggota DPD RI sekaligus Senator Kalimantan Utara (Kaltara), Hasan Basri mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyasar operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi harus mencakup sistem, pengawasan hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Kalau saya setuju evaluasi total. Tetapi jangan hanya evaluasi terhadap dapurnya saja. Sistemnya juga harus diperbaiki secara menyeluruh. Sasarannya harus dievaluasi. Jangan semua dipukul rata,” tegasnya, Minggu (14/6).
Hasan menilai tujuan utama program MBG untuk menekan angka stunting harus menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami masalah gizi dan stunting seharusnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau kita melihat data stunting nasional, jumlahnya tidak sampai seluruh penduduk. Artinya yang menjadi perhatian serius harus mereka yang memang mengalami masalah gizi dan stunting. Itu yang harus diprioritaskan,” katanya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan program yang dinilai terlalu cepat tanpa didahului tahapan uji coba yang memadai. Padahal, program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar yang membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak memunculkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menurut Hasan, program berskala nasional seharusnya diawali dengan pilot project di beberapa daerah sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
“Biasanya program besar seperti ini dilakukan pilot project dulu, dicoba di beberapa daerah, dievaluasi, baru diperluas secara bertahap. Kalau ini langsung berjalan secara nasional. Akibatnya banyak persoalan yang muncul. Ujung-ujungnya kembali ke pengawasan. Program sebesar ini tentu tidak mudah diawasi karena langsung berjalan di seluruh Indonesia. Karena itu evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Hasan mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG, termasuk dari Kalimantan Utara. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah adanya calon pengelola dapur yang telah mengeluarkan modal besar, tetapi belum memperoleh kepastian untuk beroperasi.
Selain itu, program MBG juga dinilai berdampak terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kantin sekolah. Menurutnya, keberadaan kantin sekolah seharusnya dapat dilibatkan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.
“Saya sering mendapat laporan, termasuk dari Kaltara. Ada yang sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menyiapkan dapur. Sudah diverifikasi dan melengkapi berbagai persyaratan, tetapi tidak juga mendapat persetujuan. Ini tentu menjadi persoalan bagi mereka. Banyak kantin sekolah yang terdampak. Ini juga harus menjadi bagian dari evaluasi. Saya berharap kantin-kantin sekolah bisa ikut dimanfaatkan karena itu bagian dari pemberdayaan masyarakat,” tukasnya.
