TARAKAN - Terjadinya Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak bisa dilepaskan dari gejolak harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik internasional. Namun pemerintah dan Pertamina dinilai perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan kenaikan harga tersebut agar dapat dipahami masyarakat.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri mengatakan, kenaikan harga BBM menjadi perhatian publik di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan. Menurutnya, selama ini pemerintah berupaya menahan kenaikan harga energi agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Namun kondisi fiskal dan perkembangan harga minyak dunia membuat ruang pemerintah untuk mempertahankan harga semakin terbatas.
“Kenaikan Pertamax dan Pertamax Green ini memang terjadi di tengah gejolak harga minyak dunia yang menjadi perhatian publik. Selama ini pemerintah mungkin sudah berusaha menahan harga minyak agar bisa dinikmati masyarakat, tetapi kelihatannya pemerintah sudah tidak sanggup lagi menahan itu sehingga terpaksa dilakukan penyesuaian harga,” ujarnya, Kamis (11/6).
Ia menegaskan jika BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Karena itu, kenaikan harga tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung hingga saat ini.
Meski demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan penjelasan rinci mengenai komponen pembentuk harga kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar publik memahami alasan di balik kenaikan yang terjadi.
“Perlu juga kita tahu dan tanyakan kepada pemerintah mekanisme kenaikannya seperti apa, perhitungannya seperti apa, dasar perhitungannya seperti apa. Supaya masyarakat tahu kenapa harga itu naik. Kalau sekadar naik semua juga bisa melakukan, tetapi yang penting adalah dasar perhitungannya harus jelas,” katanya.
Pria yang akrab disapa HB tersebut menyoroti kemampuan keuangan negara dalam mempertahankan subsidi energi. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana kekuatan fiskal nasional untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap harga BBM di dalam negeri.
“Karena subsidi kita ini sampai sekuat mana saat ini, itu juga perlu diketahui. Kekuatan keuangan kita untuk menahan kondisi geopolitik yang tidak menentu ini tentu tidak mudah. Apalagi minyak yang disubsidi itu memang menjadi beban pemerintah,” ucapnya.
Ia berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Pertamina dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Bahkan menurutnya, persoalan tersebut layak dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan yang membidangi sektor energi.
“Kementerian ESDM maupun Pertamina perlu menjawab pertanyaan masyarakat terkait kenaikan harga BBM ini. Teman-teman di alat kelengkapan lainnya juga perlu memanggil dan mendiskusikan hal ini dengan pemerintah maupun Pertamina,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT