TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi setelah menerima informasi potensi tsunami akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Pasifik. Meski estimasi waktu dampak tsunami ke Tarakan telah terlewati, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan hanya mengakses informasi dari sumber resmi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tarakan, Yonsep mengatakan, koordinasi langsung dilakukan bersama BMKG, Polres Tarakan, Kodim 0907/Tarakan, unsur TNI AL serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan terarah.
“Kalau melihat waktu yang disampaikan BMKG, saat ini sebenarnya sudah melewati estimasi waktu dampak tsunami yang diperkirakan. Namun demikian masyarakat tetap harus waspada karena aktivitas kegempaan ini terus berlangsung dan pergerakan gempa bisa saja terjadi kembali,” ujarnya, Senin (8/6).
Yonsep menjelaskan seluruh unsur terkait berkumpul di Kantor BPBD Tarakan untuk menyamakan informasi dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Polres, Dandim hingga unsur Lantamal agar tindakan yang dilakukan cepat dan tepat. Yang paling utama adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kepanikan,” katanya.
Menurutnya, BPBD Tarakan saat ini menjadi pusat informasi kebencanaan yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan konfirmasi terkait perkembangan situasi di lapangan maupun informasi yang beredar di media sosial.
“Informasi dapat dikonfirmasi langsung ke BPBD sebagai pusat informasi kebencanaan di Kota Tarakan. Kami berharap kewaspadaan tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.
Terkait status peringatan dini tsunami, Yonsep menyebut hingga konferensi pers berlangsung status tersebut masih belum dicabut karena masih terdapat prosedur operasional standar yang harus diselesaikan sebelum penghentian dilakukan secara resmi.
“Untuk status peringatan dini belum diakhiri karena masih ada SOP yang harus dipenuhi. Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, nanti akan dilakukan evaluasi dan pengakhiran peringatan dini sesuai prosedur,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait gempa bumi maupun potensi tsunami. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah dan instansi berwenang.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait gempa yang terjadi dan potensi tsunami yang diinformasikan. Namun masyarakat harus mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang dan jangan sampai termakan berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan,” ujar perwakilan kepolisian.
Pihak kepolisian juga memastikan seluruh personel berada dalam kondisi siaga dan siap memberikan bantuan apabila terjadi situasi darurat, termasuk membantu proses evakuasi warga maupun penyiapan lokasi pengungsian.
“Kepolisian selalu siaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami siap membantu masyarakat, baik dalam proses evakuasi maupun penyiapan tempat-tempat evakuasi,” katanya.
Di akhir keterangannya, seluruh pihak kembali mengingatkan masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kepanikan massal.
“Imbauan kami kepada masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir agar tetap waspada, jangan panik dan terus mengikuti informasi resmi. Jika melihat estimasi waktu dampak tsunami, saat ini sudah terlewati. Namun kewaspadaan tetap harus dijaga dengan baik,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT