TARAKAN – Ratusan pengemudi online mendatangi kantor DPRD Tarakan untuk menyampaikan keresahan mereka terkait kebijakan aplikator yang dianggap merugikan driver, Rabu (20/5).
Ratusan pengemudi online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kaltara membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Massa aksi menyoroti persoalan kesejahteraan driver yang dinilai semakin tertekan akibat tarif murah, potongan aplikator, hingga belum adanya regulasi khusus yang mengatur transportasi online secara menyeluruh.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPD SePOI Kaltara, Misyadi mengatakan, para pengemudi online saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, kesejahteraan driver semakin menurun akibat kebijakan tarif murah yang diterapkan aplikator, sementara biaya operasional di lapangan terus meningkat.
Ia menjelaskan, dalam aksi tersebut terdapat sejumlah tuntutan nasional yang dibawa para driver. Di antaranya meminta kenaikan tarif pengemudi online, kejelasan regulasi layanan pengantaran barang dan makanan, hingga penetapan tarif bersih bagi taksi online agar pendapatan mitra tidak terus terpotong oleh sistem aplikasi.
“Kami meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada driver online. Selama ini kami bekerja di jalan, tetapi belum memiliki payung hukum yang benar-benar melindungi kami sebagai mitra pengemudi,” ujarnya, Rabu (20/5).
Kami mendorong lahirnya Undang-Undang Transportasi Online yang secara khusus mengatur hubungan antara aplikator, driver, dan pemerintah. Bagi kami keberadaan regulasi nasional sangat penting agar persoalan tarif, potongan aplikasi, hingga perlindungan sosial pengemudi memiliki dasar hukum yang jelas," sambungnya.
Selain membawa tuntutan nasional, para pengemudi juga menyampaikan sejumlah aspirasi khusus untuk daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah permintaan pembatasan penerimaan driver baru di Tarakan. Para pengemudi menilai jumlah driver saat ini sudah terlalu banyak dibanding jumlah order yang tersedia sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan harian mereka.
"Kami juga meminta program tarif hemat dihapus karena dianggap semakin menekan penghasilan pengemudi. Menurut kami, program ini membuat persaingan tarif menjadi tidak sehat dan menyebabkan pendapatan driver terus menurun meski jam kerja di lapangan semakin panjang," ungkapnya.
Tidak hanya itu, massa aksi turut meminta perusahaan aplikator membuka kantor cabang resmi di Tarakan. Keberadaan kantor cabang dinilai penting agar berbagai persoalan mitra, mulai dari suspend akun, komplain pelanggan, hingga persoalan teknis lainnya dapat diselesaikan secara langsung tanpa harus melalui layanan pusat yang dinilai lambat.
“Kami hanya ingin sistem yang adil supaya driver bisa tetap bekerja dan membawa pulang penghasilan yang layak untuk keluarga,” terangnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT