Pendahuluan
Robert A. Dahl, ahli politik modern, memandang demokrasi bukan sekadar ritual pemilihan umum, melainkan tata kelola yang mensyaratkan partisipasi efektif. Ia menempatkan rakyat sebagai pusat gravitasi politik. Kekuasaan tidak boleh: membeku di tangan elite, terkunci dalam istana, menjadi hak waris kelompok kecil yang mahir berbicara atas nama bangsa sambil menutup pintu bagi suara rakyat. Demokrasi, menuntut keterbukaan yang nyata terhadap informasi, kebebasan menyatakan pendapat, kompetisi politik yang adil, dan akuntabilitas yang tidak pura-pura.
Namun demokrasi sering kehilangan jiwa ketika prosedur dipertahankan, tetapi substansi dikosongkan. Pemilu berlangsung, partai berkompetisi, parlemen bersidang, pidato kebangsaan dikumandangkan, tetapi rakyat tetap menjadi penonton yang hanya dipanggil saat suara dibutuhkan. Dalam keadaan semacam itu, demokrasi berubah menjadi panggung megah dengan kursi rakyat di barisan paling belakang. Nama rakyat diagungkan, tetapi kehendaknya dipelintir, bahkan diperdagangkan.
Demokrasi Piramidal
Demokrasi Indonesia sejak awal menghidupi model piramidal: sedikit orang berada di puncak, banyak orang tertahan di dasar. Struktur ini tampak dalam cara kekuasaan diperebutkan, dikelola, dan diwariskan. Pusat keputusan politik cenderung bergerak dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Rakyat diberi ruang memilih, tetapi tidak selalu diberi ruang menentukan. Aspirasi sering naik melalui lorong sempit birokrasi, partai, modal, dan patronase; sebagian besar gugur sebelum mencapai meja keputusan.
Dalam politik elektoral, rakyat menjadi angka. Dalam politik anggaran, rakyat menjadi sasaran program. Dalam politik kekuasaan, rakyat menjadi legitimasi. Bahasa pembangunan sering dipakai untuk menenangkan dasar piramida, sementara manfaat terbesar mengalir ke lapisan atas.
Dalam paradigma piramida, partai sering tidak tumbuh sebagai rumah aspirasi, melainkan sebagai kendaraan elite. Kaderisasi dikalahkan oleh kedekatan, gagasan dikalahkan oleh biaya, keberpihakan dikalahkan oleh transaksi. Akibatnya, rakyat berada di luar pagar proses politik yang sebenarnya. Suara rakyat disimpan sebagai modal kuasa lima tahunan.
Di tingkat lokal, pola yang sama muncul dalam bentuk dinasti politik, jejaring pengusaha-pejabat, dan birokrasi yang lebih patuh kepada atasan daripada kepada warga. Demokrasi lokal yang seharusnya mendekatkan keputusan kepada rakyat justru kerap menjadi arena konsolidasi oligarki kecil. Kekuasaan turun ke daerah, tetapi tidak otomatis turun ke rakyat. Desentralisasi tanpa kontrol publik hanya memindahkan puncak piramida dari pusat ke daerah.
Rakyat Selalu di Dasar
Dalam demokrasi piramidal, rakyat berada di bawah bukan karena kurang penting, melainkan karena sengaja ditempatkan sebagai alas. Petani menghasilkan pangan, buruh menggerakkan pabrik, nelayan menembus gelombang, guru menjaga nalar generasi, pedagang kecil memutar ekonomi harian, pekerja informal menyambung denyut kota. Namun hasil terbesar dari kerja sosial itu sering disedot ke atas melalui kebijakan yang timpang, upah yang stagnan, akses tanah yang menyempit, harga kebutuhan yang mencekik, dan pelayanan publik yang tidak setara.
