TARAKAN - Tingginya minat masyarakat memasukkan anak ke sekolah negeri kembali menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kalimantan Utara (Kaltara). Keterbatasan ruang belajar, jumlah rombongan belajar (rombel), hingga sarana prasarana membuat daya tampung sekolah negeri belum mampu mengakomodasi seluruh pendaftar yang terus meningkat setiap tahun.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Hasanuddin, S.Pd., M.Si., mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, sistem penerimaan peserta didik dibagi ke dalam empat jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi.
"Meski mekanisme penerimaan sudah diatur secara nasional melalui petunjuk teknis (juknis), kondisi riil di lapangan menunjukkan jumlah peminat sekolah negeri jauh melampaui kapasitas yang tersedia, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki sekolah-sekolah favorit. Sementara daya tampung kita terbatas, baik dari jumlah rombel maupun sarana prasarana,” ujarnya, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan, secara aturan kuota penerimaan siswa baru sebenarnya telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Namun tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian agar seluruh calon murid tetap memperoleh akses pendidikan.
“Kalau perhitungan diatas kertas seharusnya semua bisa terakomodir. Tapi kalau bicara animo ada sekolah tertentu yang justru menjadi tujuan sebagian besar calon murid. Akhirnya kondisi ini membuat terjadinya penumpukan pendaftar. Sementara beberapa sekolah lain justru masih memiliki sisa kapasitas," ungkapnya.
Ia menilai fenomena sekolah favorit masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pola pendaftaran masyarakat. Banyak orang tua lebih memilih sekolah negeri tertentu dibanding mempertimbangkan pemerataan distribusi peserta didik.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari solusi agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Salah satu langkah jangka pendek yang dilakukan yakni memaksimalkan kapasitas sekolah negeri yang masih memungkinkan menambah rombel sesuai ketentuan yang berlaku.
“Memang ada sekolah yang menjadi favorit, sehingga terjadi penumpukan, sementara sekolah lain masih bisa menampung. Kami mendorong optimalisasi peran sekolah swasta untuk membantu menampung calon siswa yang belum terakomodasi di sekolah negeri. Pemerintah daerah bahkan mempertimbangkan pemberian stimulan agar biaya pendidikan di sekolah swasta lebih terjangkau bagi masyarakat," urainya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT