TARAKAN – Kenaikan harga elpiji yang terjadi secara nasional mulai memantik kekhawatiran di daerah, termasuk di Kota Tarakan. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, lemahnya pengawasan distribusi dikhawatirkan membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan di situasi yang seharusnya dilindungi negara.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalimantan Utara (Kaltara), Maria Ulfah mengatakan, dalam kondisi seperti ini pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan, khususnya pada jalur distribusi elpiji dari agen hingga ke tingkat pengecer.
“Saat ini kita belum tahu bagaimana bentuk pengawasan pemerintah. Apakah selama ini agen benar-benar diawasi pada setiap penyalurannya. Jangan sampai kenaikan harga ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan," ungkapnya, Kamis (23/4).
Menurutnya, kenaikan harga elpiji yang terjadi secara luas telah menjadi tambahan beban hidup bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas aktif yang memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan harga tetap terkendali.
Ia menilai, jaminan ketersediaan barang menjadi faktor penting untuk meredam potensi kepanikan di masyarakat. Ketika pasokan aman dan distribusi terjaga, maka ruang spekulasi harga oleh pihak tertentu dapat ditekan.
“Agak sulit juga karena ini terjadi secara nasional, paling untuk di daerah kita mencegah jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oknum tertentu mengambil keuntungan. Makanya perlu pengawasan ketat untuk menjamin kebutuhan masyarakat. Ini juga bagian dari pelayanan pemerintah,” tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT