TARAKAN - Kesiapan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dalam menghadapi arus mudik Lebaran kembali disorot, menyusul masih ditemukannya sejumlah persoalan mendasar pada fasilitas dan tata kelola layanan penumpang.
Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indoensia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Baku Dwi Tanjung, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung sebagai bagian dari agenda nasional pengawasan arus mudik. Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah simpul transportasi, termasuk Tarakan, Nunukan, dan Bulungan.
“Pemantauan ini memang rutin kami lakukan setiap tahun berdasarkan instruksi ORI pusat, untuk memastikan kesiapan layanan publik di titik-titik transportasi selama arus mudik,” ujarnya, Selasa (17/3).
Diungkapkannya, khusus di Pelabuhan Tengkayu I, pemantauan dilakukan pada Jumat lalu dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya UPT Pelabuhan Tengkayu I, KSOP, serta unsur pengamanan yang tergabung dalam posko mudik Lebaran. Dari hasil pemantauan, Ombudsman menemukan sejumlah catatan penting. Salah satu yang paling menonjol adalah keterbatasan armada bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari terminal ke dermaga dan sebaliknya.
Saat ini, hanya dua unit bus milik pengelola pelabuhan yang masih beroperasi, dari sebelumnya empat unit. Kondisi ini sempat menjadi kendala dalam mobilitas penumpang. Namun, untuk sementara dapat diatasi dengan adanya bantuan tambahan armada dari Polda Kaltara.
“Dengan tambahan dari Polda, kemarin ada sekitar tiga sampai empat unit BES, sehingga kekurangan armada bisa sedikit teratasi dalam jangka pendek,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti minimnya fasilitas penunjang bagi penumpang, khususnya ketersediaan troli untuk mengangkut barang. Padahal kata dia, berdasarkan data sebelumnya, pelabuhan sempat memiliki 12 unit troli. Namun saat ini, hanya tersisa sekitar tiga hingga empat unit yang masih bisa digunakan.
“Kami lihat sebagian hilang, sebagian lagi rusak dan tidak layak pakai. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas yang ada,"katanya.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah kondisi akses pejalan kaki yang dinilai belum memadai. Adapun penghubung antara ruang tunggu dan dermaga kerap tergenang air saat hujan, sehingga menjadi becek dan tidak nyaman dilalui penumpang, terutama yang membawa barang dalam jumlah banyak.
"Di sisi lain, penataan pedagang di area pelabuhan juga menjadi sorotan. Kami menemukan bahwa banyak pedagang yang melanggar ketentuan kontrak dengan memperluas area jualannya hingga memakan ruang pejalan kaki. Padahal, dalam perjanjian, pedagang hanya diperbolehkan berjualan di area tertentu dengan ukuran yang telah ditentukan," ungkapnya.
Namun fakta di lapangan, banyak yang mengambil posisi di ujung selasar demi menjangkau lebih banyak pembeli, sehingga menyebabkan kondisi menjadi semrawut dan mempersempit akses penumpang.
“Ini yang membuat orang jadi enggan berjalan kaki. Selain sempit, juga tidak nyaman karena bercampur dengan aktivitas pedagang,” katanya.
Sehingga dibeberkannya, kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi hingga masuk ke area pelabuhan. Fenomena ini dinilai sebagai konsekuensi dari tidak optimalnya fasilitas bagi pejalan kaki.
Lanjutnya, pihaknya juga menyoroti belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas terkait keluar masuknya kendaraan pribadi di kawasan pelabuhan. Saat ini, aturan yang ada masih sebatas imbauan dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Karena belum ada aturan tertulis dari instansi terkait, maka pengendalian kendaraan di pelabuhan tidak berjalan maksimal. Sempat ditertibkan, tapi hanya bertahan satu-dua hari,” ungkapnya.
Dengan berbagai temuan tersebut, ORI menilai perlu adanya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, pengawasan, maupun regulasi, agar pelayanan di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dapat lebih optimal, terutama dalam menghadapi lonjakan penumpang selama musim mudik Lebaran.
“Pelabuhan ini fungsinya ganda, untuk penumpang dan barang. Jadi pengaturannya memang harus lebih tegas dan terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan setiap tahunnya,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT