TARAKAN - Belum meratanya penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan menimbulkan keluhan masyarakat yang belum tersentuh program andalan pemerintah tersebut. Sehingga hal ini membuat DPRD Tarakan menekankan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mempercepat pemerataan penyaluran.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 28 sekolah yang belum terlayani, terdiri dari 20 SD dan 8 SMP, baik negeri maupun swasta. Adapun kendala utama adalah masih adanya dapur yang belum beroperasi. Namun setelah dilakukan pengecekan, sebagian dapur disebut sudah siap membuka layanan dalam waktu dekat.
“Sekolah yang belum tersentuh rata-rata ada di Tarakan Timur dan wilayah pesisir. Ada yang besok sudah mulai buka, ada yang dua minggu lagi siap. Insya Allah Tarakan Timur dalam waktu dekat sudah aman,” ujarnya, Selasa (3/3).
"Dari total 28 dapur yang direncanakan beroperasi, tujuh di antaranya dalam tahap menuju pembukaan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai kondisi masing-masing. Kami memberikan tenggat waktu berbeda untuk setiap dapur, tergantung permasalahan yang dihadapi. Ada yang saya beri deadline besok, ada dua minggu, sebelum Lebaran, bahkan ada yang empat bulan. Tergantung kasusnya,” sambungnya.
Diungkapkannya, untuk dapur yang baru memulai dari nol, prosesnya dinilai wajar memakan waktu lebih lama karena harus melalui tahapan perizinan dan pembangunan. Beberapa di antaranya baru mendapatkan izin membangun pada Januari 2026.
“Kalau bangunan sudah ada mungkin bisa cepat, empat sampai lima hari. Tapi kalau dari nol tentu butuh waktu. Kami juga meminta agar sekolah yang sebelumnya sempat menerima MBG namun terhenti akibat kendala dapur, segera kembali dipenuhi kebutuhannya," jelasnya.
“Kita minta semua anak-anak kita yang belum mendapat MBG segera mendapatkan. Setelah bulan depan harus sudah terpenuhi sesuai progres masing-masing dapur,” tegasnya.
Adapun terkait prosedur pengaduan dalam pelaksanaan program MBG menyusul banyaknya keluhan orang tua yang selama ini disampaikan melalui media sosial. Simon mengatakan hasil rapat bersama mitra dan SPPG pada prinsipnya sama dengan pembahasan sebelumnya. Namun, kali ini pihaknya menekankan soal alur pelaporan yang resmi dan terstruktur.
“Selama ini informasi dan keluhan tentang MBG banyak sampai ke kami lewat media sosial. Padahal dari BGN sudah ada prosedur pengaduan, hanya saja belum terpublikasi dengan baik. Untuk orang tua yang ingin menyampaikan keluhan seharusnya melapor melalui sekolah. Selanjutnya, laporan diteruskan oleh penanggung jawab atau PIC sekolah kepada pihak MBG dan dapur SPPG," katanya.
“Kalau ada keluhan soal bungkusan, kualitas makanan, atau hal lain, sampaikan dulu ke sekolah melalui PIC. Nanti dari PIC diteruskan ke dapur SPPG. Itu alur yang benar,” tegasnya.
Adapun terkait keluhan dari SPPG dan mitra soal keterbatasan bahan baku dan kemasan, Simon menegaskan hal tersebut tidak memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa. Meski demikian, pihaknya diminta memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk mencari solusi atas keterbatasan bahan baku dan kemasan, seperti wadah mika atau kemasan vakum yang belum tersedia memadai di Tarakan.
“Keterbatasan itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan. Yang mungkin terdampak hanya variasinya saja. Penggunaan kantong plastik itu bukan disengaja, tapi karena kondisi bahan kemasan yang tidak tersedia. Kita akan lanjutkan koordinasi dengan pemerintah, terutama Disperindagkop,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT