TARAKAN – Minimnya fasilitas pembayaran non tunai di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tarakan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menilai pelayanan di SPBU Tarakan belum mengikuti perkembangan sistem transaksi digital yang kini menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menilai, hingga saat ini hampir seluruh SPBU di Tarakan masih mewajibkan konsumen melakukan pembayaran secara tunai saat pengisian bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat yang kini telah terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.
“Saya melihat langsung di lapangan. Untuk pengisian BBM di SPBU Tarakan ini masih harus membawa uang cash. Padahal di kota-kota lain sudah bisa menggunakan QRIS maupun kartu debit. Ini tentu menjadi kendala,” ujarnya, Minggu (1/3).
Ia menilai, sebagai kota yang terus berkembang dan mengusung konsep Smart City, Tarakan seharusnya mampu menghadirkan sistem transaksi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sekarang masyarakat sudah jarang membawa uang tunai. Banyak yang hanya membawa handphone untuk bertransaksi. Tapi ketika mau isi BBM, harus tunai. Transfer pun tidak bisa. Ini jelas tidak relevan dengan kondisi saat ini,” tegasnya.
Jufri juga menyoroti fakta bahwa beberapa SPBU di Tarakan tidak lagi menyediakan fasilitas mesin ATM. Hal tersebut semakin menyulitkan pelanggan yang tidak membawa uang tunai.
Sebagai pimpinan Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pelayanan publik, Jufri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi. “Kami akan melakukan kunjungan dan memanggil Pertamina. Ini menyangkut pelayanan publik. Masyarakat harus dimudahkan,” katanya.
Ia berharap seluruh pengelola SPBU di Tarakan segera menyediakan fasilitas QRIS maupun mesin EDC untuk kartu debit guna mendukung transformasi digital dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT