TARAKAN - Rawannya pemadaman listrik di Kota Tarakan, membuat DPRD Tarakan memberikan ultimatum kepada PLN agar dapat meningkatkan layanan listriknya selama Ramadan. Mengingat, listrik padam di saat warga hendak sahur atau menunaikan tarawih bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pelayanan publik yang menganggu kenyamanan beribadah. Sehingga, kepastian pasokan listrik di Kota Tarakan menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa ditawar.
Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan layanan kelistrikan berjalan optimal sepanjang bulan suci. DPRD, kata dia, meminta PLN memberikan pelayanan maksimal agar tidak terjadi pemadaman, terlebih pada jam-jam krusial saat masyarakat menjalankan ibadah.
“Kalau memang ada mati bergilir atau jadwal mati bergilir, ya kami minta alasannya apa. Apakah karena perbaikan atau ada hal lain. Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hari. Selain salat tarawih dan tadarus, warga juga memanfaatkan waktu malam untuk menyiapkan sahur hingga beraktivitas ekonomi seperti berdagang makanan dan minuman. Karena itu, gangguan listrik di bulan ini akan berdampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi," ujarnya, Selasa (17/2).
Ia menekankan, dalam regulasi pelayanan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi resmi apabila terjadi pemadaman. Transparansi, lanjutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi penyedia layanan.
“Minimal masyarakat tahu ini mau mati di mana, jadi bisa menyiapkan apa yang harus disiapkan. Harus ada pemberitahuan yang jelas dan terjadwal akan membantu warga mengantisipasi berbagai kebutuhan, mulai dari menyiapkan penerangan cadangan, mengatur waktu memasak, hingga mengamankan peralatan elektronik. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat berpotensi dirugikan, terutama pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik," ungkapnya.
Diungkapkannya DPRD Tarakan, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan apabila terjadi gangguan layanan selama Ramadan. Sejauh ini, belum ada laporan besar yang masuk secara resmi ke lembaga legislatif terkait pemadaman listrik. Namun, ia mengakui adanya informasi mengenai pengaduan warga soal pemutusan meteran listrik dan permintaan penggantian perangkat karena dianggap tidak sesuai dengan pemakaian.
“Kami akan cek apakah laporan itu sudah masuk ke komisi terkait atau belum. Kalau memang ada persoalan, tentu akan kami tindak lanjuti. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk sektor kelistrikan. Apabila ditemukan persoalan yang merugikan masyarakat, kami tidak akan ragu memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan," urainya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT